KALAMANTHANA, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengajukan usulan 19 proyek tahun jamak ke DPRD. Ada sejumlah proyek yang jadi prioritas. Apa saja?
Pemkab Penajam Paser Utara tahu diri. Tak mungkin mereka menjalankan proyek yang didanai dengan skema tahun jamak alias multiyears tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka pun sadar dengan kondisi keuangan daerah sehingga tak bisa memaksakan semuanya bisa dijalankan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Alimuddin, menegaskan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut masih menunggu persetujuan dari DPRD.
“Pengerjaan proyek tahun jamak itu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Jadi, tidak semua paket dilelang, kami hanya melelang yang dianggap prioritas,” katanya.
Dari 19 paket proyek tersebut, lanjut Alimuddin, yang masuk prioritas adalah proyek yang mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dia antara lain menyebut pembangunan Jalan Jumaiah (dengan bantuan Pemprov) sekitar Rp3 miliar dan Jalan Rintik-Gunung Makmur sekitar Rp1 miliar.
“Paket lainnya yang dapat bantuan di antaranya pembangunan Jalan Sotek-Bukit Subur, Jalan Sukaraja-Karang Jinawi, TPI (tempat pelelangan ikan) di Kecamatan Babulu dengan akses jalannya, serta rumah jabatan bupati dan wakil bupati,” jelas Alimuddin tanpa menyebut besaran anggaran masing-masing proyek.
Sebelumnya, Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Nanang Ali, menyebutkan pihaknya akan melakukan evaluasi proyek tahun jamak yang telah mendapatkan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. “Jangan sampai bantuan yang dikucurkan provinsi itu hanya sebagai stimulus dan tidak berkelanjutan. Harus ada kepastian provinsi membiayai sesuai nilai proyek itu sampai rampung,” katanya.
Menurut Nanang, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih memiliki tanggungan pembayaran proyek tahun jamak yang sedang berjalan pengerjaannya, sehingga dengan adanya 19 paket proyek tersebut akan menambah beban keuangan daerah.
“Pemerintah daerah masih harus membayar proyek multiyears yang sedang berjalan. Kalau ada 19 paket baru beban keuangan semakin berat karena pendapatan daerah kian menurun,” tambah Nanang Ali. (ant/akm)
Discussion about this post