KALAMANTHANA, Banjarmasin – Sekretaris Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi meminta Direksi PLN meninjau ulang pemberian izin membangun Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk wilayah Kalselteng.
Pasalnya, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, ada perusahaan asal Kalsel sendiri yang mau membangun PLTU, tapi PLN Pusat memberi izin di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Padahal perusahaan yang pemiliknya orang Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu hendak membangun PLTU dengan kapasitas 2X100 Mega Watt (MW) tersebut di provinsinya, dekat mulut tambang usaha mereka sendiri.
Pembangunan PLTU dekat mulut tambang itu guna efisiensi atau menghindari biaya tinggi, karena bahan baku tidak memerlukan ongkos angkut terlalu banyak, dan pada gilirannya bisa menjual produk (energi listrik) yang relatif murah.
“Tapi kalau membangun PLTU yang owner-nya pengusaha dari Batulicin itu, di Kotim, maka akan membuat biaya tinggi karena beban ongkos angkut bahan baku berupa batu bara tersebut,” ujar anggota DPRD Kalsel tiga periode itu di Banjarmasin, Jumat (27/5/2016).
Wakil rakyat itu menerangkan, persoalan perizinan membangun PLTU tersebut, Komisi III DPRD Kalsel juga sudah membicarakan dengan Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Persoalan perizinan membangun PLTU tersebut kami bicarakan ketika Komisi III DPRD Kalsel bertemu ke Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Tapi tampaknya mereka tak bisa banyak berbuat,” tutur mantan pegawai Departemen Keuangan RI itu.
Pasalnya kewenangan teknis memberikan izin untuk swasta membangun pembangkit listrik, berada pada pimpinan pusat PLN, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut.
“Jika pembangunan PLTU oleh swasta dengan kapasitas terpasang 2X100 MW itu terwujud, maka persoalan kekurangan daya listrik untuk wilayah Kalselteng dapat teratasi, karena PLT mendapat tambahan pasokan energi,” ujar Riswandi. (ant/ama)
Discussion about this post