KALAMANTHANA, Pontianak – Alih-alih melakukan rasionalisasi, kekurangan aparatur sipil negara masih sangat terasa di Kalimantan Barat. Tak heran, pilihan satu-satunya adalah dengan memanfaatkan tenaga honorer dan kontrak.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Barat, Kartius menyatakan tenaga honorer dan kontrak itu tak hanya di level pemerintahan provinsi, tapi juga kabupaten/kota, bahkan hingga kecamatan.
Tenaga honorer dan kontrak digunakan karena pemerintah tak bisa mengangkat pegawai negeri untuk menutupi kekurangan tersebut. Moratorium penerimaan PNS membuat pemerintah di berbagai wilayah, termasuk Kalbar dan kabupaten/kota, tak bisa berbuat banyak.
“Dokter masih kurang. Di kota maupun ibu kota provinsi memang dokter cukup, tetapi di daerah pelosok jangankan dokter, perawat dan bidan saja masih kurang,” kata Kartius.
Tak hanya tenaga kesehatan, daerah-daerah pelosok di Kalbar juga kekurangan tenaga guru. Bahkan ada sekolah yang hanya memiliki dua guru untuk mengajar pada enam kelas.
Kartius berharap pemerintah pusat bisa mengkaji kembali rencana pemberhentian satu juta pegawai negeri. Di Kalbar jumlah pegawai negeri yang pensiun setiap tahunnya mencapai 100 orang.
“Jumlah yang pensiun banyak, tetapi penerimaan pegawai sempat beberapa tahun moratorium,” kata dia.
Karena itulah, dia juga mengimbau aparatur setempat yang belum memasuki usia pensiun, agar tidak mengajukan pensiun dini. “Sampai saat ini Kalbar masih banyak kekurangan tenaga PNS, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk itu jika ada PNS yang akan mengajukan pensiun dini untuk berpikir kembali karena provinsi ini masih kekurangan tenaga PNS,” kata Kartius di Pontianak. (ant/rio)
Discussion about this post