KALAMANTHANA, Sampit – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Otjim Supriatna berharap pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat tidak mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan daerah itu.
“Kita berharap program prioritas yang telah ditetapkan pada 2016 bisa sepenuhnya dilaksanakan meski APBD Perubahan ada mengalami pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat,” katanya di Sampit, Sabtu (27/8/2016).
Sebelumnya pemerintah pusat akan melakukan pemangkasan anggaran Kotawaringin Timur sebesar Rp210 miliar. Namun niat tersebut dibatalkan, dan pemangkasan diperkecil menjadi sebesar Rp125 miliar.
Pemangkasan yang dilakukan pemerintah pusat sendiri dilakukan pada pos anggaran dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
Dengan diperkecilnya pemangkasan anggaran tersebut diharapkan bisa memacu semangat pemerintah Kotawaringin Timur untuk melaksanakan program pembangunan yang telah disusun, dan memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran 2016.
“Pemangkasan anggaran secara operasional telah dilaksanakan dengan adanya pengurangan target kegiatan fisik pembangunan secara legal akan dibahas dan disahkan dalam Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2016,” katanya.
Otjim mengajak anggota DPRD memiliki pandangan yang sama dalam pembahasan RAPBD Perubahan. “Kita ingin sesama anggota dewan dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2016 memiliki pola pikir profesionalisme, yakni memiliki pandangan yang sama dalam penetapan skala prioritas pembangunan yang didasari pada azas manfaat, baik manfaat sosial maupun jangkauan dampak positif terhadap sebaran penduduk yang ingin dicapai dengan adanya kegiatan pembangunan,” ucapnya.
Otjim juga berharap APBD Perubahan 2016 nantinya bisa mengakomodir semua program pembangunan terutama pada kegiatan lanjutan harus menjadi skala prioritas.
“Kita juga ingin, meski APBD Perubahan 2016 mengalami pemangkasan bisa memberikan pemerataan kegiatan, baik pemerataan sebaran lokasi maupun sebaran sektor pembangunan,” harapnya.
Otjim menilai, kegiatan pembangunan tidak bisa hanya menggarap untuk beberapa sektor tertentu saja, namun pelaksanaan program pembangunan harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan secara nasional maupun skala prioritas daerah.
“Program pembangunan akan dinilai berhasil apabila azas pemerataan, sebaran lokasi dan sebaran sektor pembangunan dapat berjalan bersama-sama secara sinergi, seiring dan sejalan ekonomi dan memiliki dampak sosial yang luas,” tambah Otjim. (ant/rio)
Discussion about this post