APBD-P Melorot, Ini yang Harus Dilakukan Pemkab PPU

KALAMANTHANA, Penajam – APBD Perubahan Kabupaten Penajam Paser Utara 2016 hampir bisa dipastikan merosot menjadi sekitar Rp1,1 triliun saja. Apa yang akan dilakukan pemerintah daerah setempat?

Angka tersebut muncul dari perhitungan Rancangan APBD Perubahan 2016 Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ada penurunan sekitar sekitar Rp393 miliar dibanding APBD murni karena adanya penurunan pendapatan.

“APBD Perubahan 2016 diprediksi mengalami penurunan sekitar Rp393 miliar dari APBD murni,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nanang Ali, ketika ditemui di Penajam, Senin.

Ia menjelaskan, berdasarkan pembahasan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) APBD Perubahan 2016 mengalami penurunan. Dibanding dengan APBD murni 2016 yang mencapai Rp1,4 triliun lanjut Nanang Ali, APBD Perubahan tahun ini mengalami penurunan Rp393 miliar.

“Penurunan APBD Perubahan itu dipengaruhi merosotnya transfer dan dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat,” jelas politisi dari Partai Golakr tersebut.

Dengan porsi APBD Perubahan 2016 sekitar Rp1,1 triliun tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus melakukan penghematan belanja daerah hingga 2017.

“Kami minta seluruh pemerintah daerah serta seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk melakukan penghematan anggaran karena APBD terus mengalami penurunan,” tegas Nanang.

Selain melakukan penghematan anggaran, menurut ia, pemerintah daerah juga harus melakukan evaluasi terhadap progres proyek multiyears atau kegiatan yang dibiayai anggaran tahun jamak yang telah dianggarkan pada APBD.

“Evaluasi kegiatan yang dibiayai anggaran tahun jamak yang sedang berjalan itu agar beban kas daerah tidak berlebihan,” kata Nanang.

Dia berharap pemerintah daerah melakukan evalusai terlebih dahulu, sebelum mengusulkan anggaran APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017 kepada DPRD setempat.

“Anggaran pendapatan daerah dari pemerintah pusat banyak dipangkas, evaluasi harus dilakukan agar kekuatan anggaran pendanaan daerah tercukupi,” tambah Nanang. (ant/akm)