KALAMANTHANA, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menangguhkan belanja daerah yang tidak penting seiring penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat. Salah satunya, pembelian mobil dinas.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor usai Rapat Paripurna DPRD Kalsel dengan Agenda Persetujuan Dewan terhadap Perubahan APBD Tahun 2016 di Banjarmasin, Senin (19/9/2016), mencontohkan belanja itu misalnya pembelian mobil dinas.
“Kami akan fokus atau lebih mengutamakan belanja daerah untuk pelayanan publik, terlebih bagi kepentingan masyarakat yang golongan ekonomi mereka kelas menengah ke bawah,” kata Sahbirin yang menjabat Gubernur Kalsel sejak 12 Februari 2016.
Oleh sebab itu, dalam belanja langsung pada perubahan APBD (APBD-P) 2016, prioritas belanja diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat Kalsel.
Anggaran belanja Pemprov Kalsel secara keseluruhan pada APBD-P 2016 sebesar Rp5,52 triliun lebih atau naik 6,01 persen bila dibandingkan dengan APBD 2016.
Anggaran belanja daerah pada APBD-P 2016 itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp2,38 triliun atau berkurang 4,18 persen dari APBD 2016.
Belanja tidak langsung itu terdiri dari belanja pegawai Rp765,48 miliar atau naik 7,16 persen dari anggaran sebelumnya pada APBD 2016. Belanja hibah Rp664,35 miliar lebih atau naik 35,10 persen dari anggaran sebelumnya.
Kemudian belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp940,06 miliar atau turun 25,86 persen dari APBD 2016, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, pemerintahan desa serta partai politik Rp1,97 miliar atau naik 34,62 persen, serta belanja tidak terduga Rp7 miliar atau tetap seperti sebelumnya.
Sedangkan belanja langsung dalam APBD-P 2016 itu sebesar Rp3,14 triliun lebih atau mencapai 56,92 persen dari total belanja. (ant/akm)
Discussion about this post