KALAMANTHANA, Kuala Pembuang – Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, mendukung operasional Pelabuhan Samudera Teluk Segintung yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten tersebut.
“Kita mendukung apabila Pelabuhan Segintung benar-benar dioperasionalkan sebagaimana yang rencananya akan dilakukan oleh Pemkab Seruyan,” kata Pelaksana Harian Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kuala Pembuang Abdullah di Kuala Pembuang, Senin (26/9/2016).
Ia mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Pelabuhan Segintung yang menghadap Laut Jawa sudah layak untuk dioperasionalkan, dan beberapa kali hasil uji coba Kapal Motor Bukit Patung bisa sandar di pelabuhan tanpa menemui kendala apapun. “Beberapa kali kita coba kapal sandar dan tidak ada masalah,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Seruyan berencana untuk mengoperasionalkan Pelabuhan Samudera Teluk Segintung untuk aktivitas bongkar muat kapal barang yang masuk dan keluar wilayah tersebut.
“Kita memang berencana untuk mengoperasionalkan Pelabuhan Segintung untuk bongkar muat barang,” kata Bupati Seruyan Sudarsono di Kuala Pembuang, Rabu (21/9/2016).
Walau belum sepenuhnya selesai dibangun, Pelabuhan Segintung sudah memiliki fasilitas yang dapat mendukung aktivitas bongkar muat, seperti trestle sepanjang 1.400 meter, dermaga bongkar muat, terminal peti kemas, serta kantor pelabuhan, dan akses jalan darat dari pelabuhan menuju Kuala Pembuang.
“Dengan kondisi tersebut, sebenarnya Pelabuhan Segintung ini sudah bisa operasional, terutama untuk bongkar muat,” katanya.
Kementerian Perhubungan telah menunda rencana pengoperasian Pelabuhan Segintung yang semula tahun 2016 menjadi 2018. Hal itu bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Pemkab untuk melengkapi berbagai fasilitas penunjang sisi darat pelabuhan, seperti terminal penumpang, jaringan listrik dan air bersih.
Untuk membangun semua fasilitas tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit, dan selama ini pembangunan pelabuhan tersebut hanya mengandalkan alokasi dana dari pusat melalui APBN, sedang Pemkab hanya menganggarkan dana untuk pembebasan lahan.
“Karena itu, selain dana APBN, kita berharap Pemprov Kalteng juga dapat membantu anggaran untuk mempercepat pembangunan pelabuhan,” katanya. (ant/akm)
Discussion about this post