KALAMANTHANA, Kotabaru – Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan, mulai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotabaru 2017 sesuai dengan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang baru.
“Beberapa hari ini kami bersama instansi terkait melakukan rapat koordinasi secara maraton untuk menyiapkan pembentukan SPOD baru dan anggarannya,” kata Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kotabaru Minggu Basuki, di Kotabaru, Kamis (17/11/2016).
Sesuai rencana Bupati Kotabaru H Sayed Jafar, pembentukan SPOD baru sekaligus mutasi dan pelantikan pejabat akan dilaksanakan sekitar Januari 2017.
“Agar agenda tersebut dapat dilaksakan sesuai rencana, saat ini tengah disiapkan lembaga yang baru sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, termasuk angagaran belanjanya,” tuturnya.
Sementara itu, SOPD yang akan dibentuk sebanyak 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari 24 dinas, lima badan, dua sekretariat dan satu inspektorat.
Selain mengacu pada UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan SKPD tersebut juga mempertimbangan visi dan misi bupati serta kondisi daerah.
Susunan SKPD yang akan dibentuk Sekretariat Daerah Kotabaru merupakan Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Kotabaru merupakan Sekretariat DPRD Tipe B, Jnspektorat Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan Inspektorat Tipe A.
Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan bina marga dan sub urusan sumber daya air.
Selanjutnya Dinas Cipta Karya Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan cipta karya, sub urusan jasa usaha konstruksi dan sub urusan pemerintahan penataan ruang, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan wilayah daratan dan urusan pemerintahan bidang perhubungan wilayah kepulauan, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik.
Dikatakan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
Serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan; Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
Kemudian Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
Sedangkan Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; Dinas Transmigrasi dan Ketenagakeijaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan linmas.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penaggulangan bencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
Serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah; dan Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah. (ant/akm)
Discussion about this post