KALAMANTHANA, Penajam – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Alimuddin mendukung langkah Bupati Yusran Aspar meminjam dana dari pihak ketiga, PT Sarana Multi Infrastuktur, untuk membiayai pembangunan di tengah merosotnya keuangan daerah.
Dukungan tersebut dia sampaikan kepada KALAMANTHANA, belum lama ini. Menurutnya, pemimpin ke depan itu harus berpikir cerdas. Jangankan daerah, negara ini pun berutang ke luar negeri.
“Saya mau ilustrasikan begini, jika kita ingin membangun jalan 10 km, kemudian kita tak memiliki kemampuan dana, uang kita hanya mampu membangun 1 km, jalan ini takkan pernah maksimal dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.
Agar bisa langsung menjadi 10 km, menurutnya, di tengah kondisi keuangan yang menurun, mengutang adalah salah satu cara terbaik. “Artinya, pekerjaan atau janji kita kepada masyarakat bisa kita penuhi. Tinggal kita menyicil,” kata Alimuddin.
Menurut dia, langkah tersebut sangat positif. Sebab, jalanan tersebut bisa dinikmati masyarakat setiap hari, tidak sepotong-sepotong. “Iya kalau tahun depan eskalasi harga tidak naik. Setiap tahun harga pasti naik. Artinya, dalam membangun katakanlah hanya Rp100 juta, dalam lima tahun (harga) bisa menjadi Rp1 miliar. Ini kan pemborosan,” tambahnya.
Itulah sebabnya, PPU membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berpikiran jauh ke depan dengan pandangan yang visioner. Artinya, bukan pemimpin yang hanya berpikir untuk kepentingan selama masa jabatannya saja.
“Harus visioner, dalam arti menjadi inspirasi, atau jadi inspiring leader, pemimpin yang mengaspirasi kepada stafnya, kepada masyarakat, bukan lagi pemimpin karena hanya ada jabatan,” sebutnya.
Seperti diketahui, Pemkab PPU berniat meminjam dana sebesar Rp348 miliar dari PT SMI yang akan digunakan untuk membiayai proyek multiyears atau kontrak tahun jamak yang sudah berjalan. “Ada empat poin atau empat kegiatan. Kemudian tiga untuk kegiatan baru. Tetapi persoalan sekarang adalah SMI sedang menunggu hasil persetujuan dari DPRD,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD untuk duduk bersama, karena dengan adanya dana tersebut tentu sangat meringankan beban Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.
“Artinya bahwa dengan dana ini, program pembangunan yang sedang berjalan saat ini tidak terhambat dan yang baru pun bisa berjalan sinkronisasinya seperti itu. Harapan saya supaya DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembicaraan ke arah persetujuan ini karena ini adalah solusi-solusi yang kita ambil karena beberapa daerah juga mengajukan pinjaman kepada SMI tetapi tidak disetujui,” lanjut Alimuddin.
Selain itu, dirinya juga berharap dengan kemungkinan surat dari SMI (surat jawaban tertulis), sehingga menjadi acuan di dalam memasukkan sebagai penerimaan daerah di APBD 2017.
“Adapun empat poin proyek tahun jamak itu yang pertama akses jalan menuju Pelabuhan Benuo Taka, peningkatan jalan Mesjid Ar’ Rahman, peningkatan jalan Mesjid Al’ Ula, dan satunya lagi akses jalan Riko-Gersik. Itu yang akan di biayai oleh dana SMI,” tambah Alimuddin.
Sementara itu untuk proyek kegiatan baru, Alimuddin menambahkan yang akan dibiayai dari dana SMI yakni jalan Jumaiyah di Sungai Parit, akses jalan menuju Pulau Balang dan jalan Karang Jinawi.
“Dari sekian proyek tersebut yang bisa dibiayai hanya sekitar Rp348 miliar dan itu hanya cukup untuk menutupi empat kegiatan multiyears yang sudah ada dan membangun yang tiga kegiatan baru, untuk kejar target, “ tuturnya. (hr)
Discussion about this post