KALAMANTHANA, Penajam – Kalangan abdi negara, apakah pegawai negeri sipil, tenaga honorer, maupun tenaga kontrak, adalah salah satu lumbung suara pada Pilkada Penajam Paser Utara 2017. Tak heran, banyak kandidat yang mengincarnya, termasuk Abdul Gafur Masud.
Gafur, kader Partai Demokrat yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri menjadi Bupati Penajam Paser Utara 2018-2023 itu pun menebar program untuk kalangan abdi tenaga ini. Dia melihat nasib abdi negara non-PNS perlu diperbaiki dan itu yang akan dia lakukan jika dipercaya memimpin Penajam Paser Utara.
Dia menyebutkan salah satu programnya adalah menghapuskan tenaga harian lepas (THL) karena dianggap tidak memanusiakan manusia. Mereka diupayakan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). “Kita akan jalankan sesuai revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (ASN),” katanya.
Selain persoalan SDM, Gafur juga punya perhatian terhadap sumber daya listrik. “Persoalan listrik yang sering dikeluhkan masyarakat akan kita benahi, termasuk air bersih yang memadai terhubung sampai ke pelosok desa,” ujar tokoh muda Kaltim ini.
Lanjut Gafur, terkait masalah irigasi untuk lahan pertanian, pihaknya akan membuat saluran irigasi untuk memenuhi kebutuan air untuk persawahan. Sehingga sawah bisa teraliri air dengan baik.
“Saya akan membuktikan bahwa PPU benar-benar mempunyai lumbung padi dan pemasok swasembada pangan terbesar di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Masud pada prinsipnya ingin menjadikan PPU menjadi kabupaten dengan pembangunan yang lebih maju, modern, serta agamis. “Saya akan menyatukan dua elemen tesebut. baik itu pejabat eksekutif maupun legeslatif untuk bersama-sama membangun kabupaten tercinta ini menjadi lebih maju, agamis, dan modern,”kata Gafur.
Selain itu, program pembangunan satu tahun satu kota di empat kecamatan yang ada di Kabupaten PPU serta infrastruktur yang menghubungkan empat kecamatan bahkan sampai ke Kota Balikpapan dan Kalimantan Selatan dengan jalan yang standar internasional.
“Pendidikan gratis dan Kesehatan gratis tentu saja karena itu merupakan kewajiban suatu daerah untuk peduli dunia pendidikan maupun kesehatan meski ada program dari pemerintah pusat tetapi masih ada sebagian yang tidak menyentuh kesemua lapisan masyarakat,” katanya. (hr)
Discussion about this post