Wah, DPRD Kotim Bakal Panggil Perusahaan Sawit PT GAP

KALAMANTHANA, Sampit – Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, bakal memanggil PT Globalindo Alam Perkasa (GAP) melakukan rapat dengar pendapat terkait sengketa lahan.

RDP ini dianggap perlu untuk mencari solusi dan tanggung jawab PT GAP. Pasalnya, selama ini perusahaan perkebunan kelapa sawit itu dituding telah menyerobot lahan masyarakat di empat desa di Kecamatan Kota Besi, yakni Desa Camba, Soren, Simpur, dan Palangan.

“Kami akan segera mengatur jadwal untuk memanggil menejemen PT GAP untuk dimintai keterangan serta tanggung jawab mereka atas lahan masyakat yang digarapnya. Selain bisa memberikan solusi kepada masyarakat, pihak perusahaan pun nyaman berinvestasi di Kotim,” ujar Alexius Esliter, Seketaris Komisi II DPRD Kotim.

Menurutnya, warga dari empat desa ini berharap kepada pemerintah daerah supaya mengembaalikan hak mereka atas tanah tersebut meningat saat ini lahan yang luasnya seluas 5.700 hektare itu sebagian besarnya masuk di wilayah empat desa di Kecamatan Kota Besi dan dianggap masih bermasalah.

“Jika memilihat permasalahan sebenarnya kami menilai ini perlu tindakan tegas dari pemerintah daerah dalam hal mengembalikan hak masyarkat itu. Sebab, diketahui sebagian lahan yang di dalam HGU PT GAP itu yang masuk dalam empat desa ini. Sebagiannya belum ditanami sawit dan setiap tahun jadi sasaran api. Artinya jika lahan itu tidak dikelola juga oleh PT GAP, kenapa tidak kembalikan saja ke pemiliknya. Toh belum pernah diganti rugi,” tutur Alex.

Disebutkannya, jika ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT GAP seperti penggarapan lahan yang tidak sesuai HGU dan juga status kawasannya belum clean and clear, itu adalah tugas pemerintah daerah dan pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebab, jika tuduhan itu benar, artinya sangat merugikan daerah.

“Jika ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT GAP, itu merupakan ranah pemerintah daerah dan pihak penegak hukum. Jadi kami persilahkan pemda dan instansi terkait untuk melakukan penyelidikan dan tim audit perizinan harus lebih jeli melihat persoalan ini,” tandas Alex. (tnm)