Jakarta, Masih Ada 305 Desa di Kalteng Belum Dialiri Listrik!

KALAMANTHANA, Palangka Raya – Anggota Dewan Provinsi Kalimantan Tengah Punding LH Bangkan mengaku kesal dengan kebijakan pemerintah pusat yang memotong dana alokasi khusus pembangunan listrik ke provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini.

Pemotongan DAK kelistrikan itu dilakukan ketika pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 telah selesai dilakukan DPRD bersama Pemprov Kalteng.

“Kenapa tidak dipotong saat masih pembahasan APBD. Sekarang ini kan APBD sudah jadi Peraturan Daerah (Perda). Kalau seperti ini kan perlu dilakukan pembahasan lagi. Kapan mulai kerjanya kalau terus seperti ini,” ucapnya di Palangka Raya, Rabu (1/3/2017).

Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng ini pun mengharapkan anggaran untuk bidang kelistrikan ini dimasukan kembali oleh pemerintah pusat dalam APBN Perubahan ini, sehingga tidak terjadi rasionalisasi untuk bidang kelistrikan ini.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan pemotongan tersebut berdampak pada percepatan pembangunan kelistrikan. Sebab, sampai sekarang ini banyak masyarakat di sejumlah desa belum menggunakan listrik dari negara.

“Anggaran untuk Kalteng ini sangat minim bahkan tak sebanding dengan luas wilayah, malah dipotong lagi. Kalau bisa dimasukkan kembalilah DAK Kelistrikan itu. Kasihan masyarakat di Kalteng ini masih banyak yang belum menikmati listrik,” kata Punding.

Sekitar 305 dari 1.573 desa/kelurahan di Provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila” ini belum dialiri listrik. Mengatasi agar masyarakat di 305 desa tersebut dapat menikmati listrik, Pemprov bersama Kabupaten/Kota se-Kalteng berupaya menyalurkan Pembangkit Listik Tenaga Surya (PLTS) dari tahun ke tahun.

Baru-baru ini, Asisten Manajer Bagian Jaringan PT PLN Area Palangka Raya Andi Seno Hendriatmoko mengatakan ada enam pengkangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas masing-masing 65 megawatt di Provinsi Kalteng. Meski begitu, hanya 50 megawatt yang digunakan tiap PLTU.

“Lokasi desa-desa yang belum dialiri listrik tersebut tersebar bahkan harus melalui sungai untuk menempuhnya. Kalau dipaksakan dibangun jaringan, jadi tidak visibel dan kurang ekonomis,” kata Seno. (ant/akm)