KALAMANTHANA, Penajam – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara, H Hamdam, menyayangkan jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil kebijakan penghapusan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
“Inilah dampak dari defisit anggaran dan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ke provinsi. Karena ini kewenangan provinsi, mestinya daerah tingkat I bisa memberikan perhatian serius. Jangan setelah mengabil pengelolaan seklah SMA/SMK, terus mereka tak diperhatikan,” ujar Hamdam.
Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi sekolah-sekolah swasta saat ini. Partisipasi orang tua, sebutnya, tentu sulit dilaksanakan karena masyarakat sudah terbiasa dengan istilah sekolah gratis. “Bisa saja itu diupayakan pihak sekolah swasta jika dana Bosda dihapuskan,” paparnya.
Sejumlah sekolah swasta tingkat SMA/SMK di PPU kini memang tak berhenti menjerit. Mereka menyebutkan penghapusan dana Bosda membuat banyak sekolah yang terpukul.
Kepala Sekolah SMK Pelita Gamma Penajam Paser Utara, Imam Raharjo, menyebutkan dengan dihapusnya Bosda, tentu akan menghambat proses belajar-mengajar di sekolahnya. Salah satu yang terganggu adalah pembayaran honor guru di sekolah swasta.
“Biasanya honor guru tersebut dianggarkan di Bosda. Walaupun masih dapat dana BOS secara nasional, namun dana tersebut tidak bisa dianggarkan untuk biaya operasional sekolah pada gaji atau honor guru,” katanya di Penajam.
Menurut Imam Raharjo, sebenarnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, jelas anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan, merupakan tanggung jawab pemerintah. Apalagi ada program dari Kemendikbud wajib belajar 12 tahun yang sudah diluncurkan sejak tahun 2016.
“Bagaimana sekolah swasta mau bermutu, mengurusi guru bingung, dampaknya tentu ke siswa. Intinya di republik ini masih ada diskriminasi, dikotomi sekolah negeri dan swasta. Padahal mau sekolah negeri atau swasta sama-sama bertujuan mencerdaskan bangsa. Bulan depan SMK/SMA sudah melaksanakan UN, namun untuk biaya operasional dan persiapan belum jelas,” Imam menambahkan. (myu)
Discussion about this post