KALAMANTHANA, Penajam – Anggota Komisi II DPRD Penajam Paser Utara, Thohiron urun rembuk soal kemelut dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang membuat kelimpungan sejumlah sekolah SMA/SMK swasta di Bumi Benuo Taka.
Dia menyebutkan, jika memang dirasa tidak memungkinkan lagi mendapatkan Bosda dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebaiknya dirapatkan ulang antara pihak sekolah dengan orang tua murid agar bisa memungut biaya dari siswanya.
“Tapi dengan satu catatan, siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, tidak boleh dipungut bayaran. Nanti ada yang tidak bisa melanjutkan sekolah dengan alasan tidak ada biaya,” ujar Thohiron kepada KALAMANTHANA di Penajam.
Thohiron sendiri berharap Pemprov Kaltim agar bisa segera mengatasi hal ini sehingga tak berlarut-larut. Pasalnya, situasi yang seperti ini pasti akan berdampak terhadap siswa-siswa di sekolah swasta.
“Kita paham imbas dari defisit anggaran sunggu terasa sehingga pemangkasan anggaran di bidang pendidikan juga sangat besar,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta tingkat SMA/SMK di Kabupaten Penajam Paser Utara tak berhenti menjerit. Mereka menyebutkan penghapusan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) membuat banyak sekolah yang terpukul.
Kepala Sekolah SMK Pelita Gamma Penajam Paser Utara, Imam Raharjo, menyebutkan dengan dihapusnya Bosda, tentu akan menghambat proses belajar-mengajar di sekolahnya. Salah satu yang terganggu adalah pembayaran honor guru di sekolah swasta.
“Biasanya honor guru tersebut dianggarkan di Bosda. Walaupun masih dapat dana BOS secara nasional, namun dana tersebut tidak bisa dianggarkan untuk biaya operasional sekolah pada gaji atau honor guru,” katanya di Penajam.
Menurut Imam Raharjo, sebenarnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, jelas anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan, merupakan tanggung jawab pemerintah. Apalagi ada program dari Kemendikbud wajib belajar 12 tahun yang sudah diluncurkan sejak tahun 2016.
“Bagaimana sekolah swasta mau bermutu, mengurusi guru bingung, dampaknya tentu ke siswa. Intinya di republik ini masih ada diskriminasi, dikotomi sekolah negeri dan swasta. Padahal mau sekolah negeri atau swasta sama-sama bertujuan mencerdaskan bangsa. Bulan depan SMK/SMA sudah melaksanakan UN, namun untuk biaya operasional dan persiapan belum jelas,” Imam menambahkan. (myu)
Discussion about this post