KALAMANTHANA, Palangka Raya – Anggota Komisi A DPRD Kalimantan Tengah, P Lantas Sinaga mengatakan menyambut positif rencana pemindahan ibu kota pemindahan ke Palangka Raya, apabila hal itu bisa direalisasikan.
“Banyak dampak yang baik bagi daerah kita kalau ini benar-benar direncanakan,” ujarnya.
Sebut saja peningkatan perekonomian, kemajuan di berbagai bidang, peluang usaha yang semakin besar, dan sebagainya. Hal itu ditunjang dengan wilayah yang luas, serta jumlah penduduk yang belum terlalu padat.
Berdasarkan topografi dan letak geografisnya, Palangka Raya berada tepat di pertengahan. Dari sisi pertahanan, kondisi itu jelas menguntungkan. Lalu faktor bencana juga bisa menjadi alasan yang kuat. Faktanya kota itu tidak memiliki gunung berapi, jauh dari laut, jarang terjadi gempa, dan sebagainya.
“Saya rasa sangat tepat, apabila Palangka Raya menjadi ibukota pemerintahan, lalu Jakarta yang nantinya bisa menjadi pusat perdagangan dan sektor lainnya,” ucap Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalteng tersebut.
Persoalannya, wacana pemindahan ibu kota pemerintahan ini bukan sekali-dua terjadi. Berkali-kali rencana itu mencuat, tak hanya di era pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan sejak Presiden Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
Memindahkan ibu kota pemerintahan, menurut anggota DPRD Kalteng lainnya, HM Fahruddin, tidaklah semudah membalik telapak tangan. “Untuk merealisasikan hal itu perlu proses yang juga tidak mudah,” ujarnya.
Banyak yang perlu dipersiapkan untuk menuju ke arah itu. Sebut saja sumber daya manusia (SDM) yang memang harus siap menerima persaingan ke depan. Tidak hanya itu, prasarana, fasilitas, dan infrastruktur menjadi hal yang harus diutamakan.
Intinya secara keseluruhan banyak instrumen yang mesti dilengkapi dalam mewujudkan keinginan itu. Wakil rakyat dari Dapil II yang meliputi Kotim dan Seruyan itu mengatakan, memang Presiden Joko Widodo, juga belum memberikan keputusan untuk realisasi tersebut. Bahkan undang-undangnya saja masih belum ada. (ik)
Discussion about this post