KALAMANTHANA, Kuala Kapuas – Ketua Komisi IV DPRD Kapuas, Lawin mempertanyakan anggaran Safari Ramadhan yang dilakukan Bupati Kapuas. Pasalnya soal anggaran safari ini tidak pernah dibahas di DPRD Kapuas.
Seharusnya, pertanyaan itu bisa dilontarkan Lawin saat rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD dengan pihak Pemkab Kapuas, Selasa (30/5). Sayangnya, pihak Bagian Kesra Pemkab Kapuas yang diundang, tak satupun yang menghadirinya. Yang datang justru pihak Kementerian Agama Kapuas.
RDP akhirnya dilanjutkan dengan pihak Kemenag yang membahas soal tunjangan sertifikasi guru agama dan guru honorer di lingkungan Kemenag Kabupaten Kapuas.
Ketua Komisi IV mempertanyakan soal tunggakan tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan kepada Kemenag. “Apa yang menjadi kenjadi kendala sehingga tunjangan sertifikasi belum bisa di bayarkan?” tanya Lawin kepada pihak Kemenag.
Pihak Kemenag menjelaskan sebenarnya alokasi anggarannya sudah ada, namun masih perlu adanya verifikasi dari dirjen untuk rasionalisasi anggaran yang sesungguhnya.
Karena Kemenag sendiri tidak mau kecolongan terkait pembayaran yang dilakukan untuk tunjangan sertifikasi, sehingga Dirjen perlu mengetahui jumlah real yang harus dibayarkan.
“Verifikasi dilakukan guna mengetahui berapa jumlah guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi dan berapa besar pemerintah harus membayarnya,” papar Kepala Kemenag Kapuas Akhmad Bahruni. (nad)
Discussion about this post