KALAMANTHANA, Muara Teweh – Di balik rencana ambisius menjadikan RSUD Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah sebagai rujukan di DAS Barito, sekaligus pengesahan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), ternyata banyak masalah sepele harus diklirkan dulu.
Fraksi PPP DPRD Barut menyelipkan kritikan bahwa setiap hujan RSUD selalu tergenang air. Hal ini terungkap, saat Rapat Paripurna DPRD Barut dengan agenda mendengarkan pendapat akhir lima fraksi terhadap Raperda Pedoman Pengelolaan BLUD RSUD Muara Teweh, Selasa (25/7/2017). “Kami terima informasi, setiap hujan di RS selalu tergenang air,” kata jubir F-PPP Abri di hadapan para peserta rapat paripurna.
Itu salah satu dari tujuh catatan penting yang disampaikan F-PPP sebelum menyatakan setuju terhadap raperda yang diajukan eksekutif. Pointer lain yang disebut Abri adalah BLUD bukan semata “kemerdekaan”, BLUD harus dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, tarif harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, pemenuhan tenaga medis dan alkes, serta penyediaan obat-obatan.
Nyaris senada, Fraksi PDI Perjuangan melalui jubir Sunario menekankan pada pentingnya pelayanan saat status RUSD menjadi BLUD. “Esensi BLUD peningkatkan pelayanan dan efisiensi anggaran, bukan sebaliknya. BLUD tidak boleh hanya mencari untung,” ucapnya.
Sunario menegaskan, latar belakang adanya badan layanan umum, karena pelayanan kepada masyarakat terlalu lama, diskriminasi pelayanan, biaya tidak transparan, dan waktu penyelesaian tidak jelas. “Hambatan-hambatan tersebut harus dihilangkan, karena BLUD menekankan pada pelayanan,” ujar pria yang juga Ketua F-PDI Perjuangan ini. (mki)
Discussion about this post