KALAMANTHANA, Muara Teweh – Sebagai partai pemenang pemilu legislatif bermodalkan enam kursi di DPRD, tampaknya PDI Perjuangan Barito Utara, Kalimantan Tengah memegang kartu truf Pilkada Barut 2018. Kok bisa? Sebab, para bakal calon bupati dan wakil bupati terus menunggu, apakah PDIP bakal berkoalisi dengan parpol lain atau mengusung calon sendiri.
Hitung-hitungan politik di Kabupaten Barut makin mengkristal setelah DPD PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Palangkaraya, pekan lalu. Kendati seluruh hasil rekomendasi Raperda dinyatakan hanya untuk konsumsi internal PDI Perjuangan, bocoran bahwa petahana Nadalsyah mau masuk lewat PDI Perjuangan satu paket dengan bakal calon wabup yang dibawanya bukan rahasia lagi.
Ini menimbulkan komplikasi kecil dalam konstelasi politik Barut. Sebab, bila Nadalsyah bergabung lewat PDIP, mungkin kecil peluang bagi pesaing lainnya untuk bertarung melawan incumbent dalam kontestasi pilkada 2018. Ceritanya bakal jadi lain, saat PDIP harus mempersiapkan calon sendiri, karena bargaining politik dengan Nadalsyah tidak tercapai.
Apa kartu truf banteng moncong putih? Dari lima nama yang lolos penyaringan, sesuai abjad adalah Nadalsyah (bupati petahana), Ompie Herby (wabup petahana), Tajeri (anggota DPRD Barut), Taufik Nugraha (anggota DPRD Barut), dan Set Enus Y Mebas (Ketua DPRD Barut), tampaknya PDIP sudah mempersiapkan 5-6 varian pasangan, baik dengan atau tanpa bupati petahana.
Diperkirakan dari 5-6 varian pasangan itu, peran Ompie Herby sebagai wabup petahana yang juga Ketua DPC PDIP Barut sangat krusial. Ompie jika dalam posisi bakal calon wabup alias Barut 2 akan fleksibel untuk dipasangkan dengan siapa saja, misalnya Taufik Nugraha, Tajeri, ataupun kuda hitam yang bisa muncul secara tiba-tiba. Ini sekaligus membuka peluang PDIP berkoalisi dengan parpol lain, misalnya Gerindra.
Posisi vital Ompie ini ditunjang oleh hasil Rakernas II PDIP di Bali, 20-21 Mei 2017 bahwa PDIP memprioritaskan kader partai dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah khusus untuk kabupaten/kota dan provinsi yang kursinya lebih dari 20 persen, atau di mana PDIP sebagai pengusung mayoritas.
Tetapi tidak ada yang abadi dalam politik, semuanya masih bisa berubah, sesuai dengan dialektika dan dinamika politik itu sendiri. “Saya belum bisa berkomentar soal pasangan calon, karena tahapan dalam partai masih berjalan dan belum sampai ke soal pasangan calon. Tahapan dimulai dari penjaringan, penyaringan, survei, hingga penentuan calon sesuai dengan keputusan DPP,” kata Ketua DPC PDIP Barut Ompie Herby, ketika dikonfirmasi soal kartu truf PDIP, Selasa (15/8/2017).
Ompie membenarkan bahwa lima nama tersebut akan disurvei oleh PDIP. Survei berlangsung sekitar 1-2 bulan. Hasi survei yang dimulai Agustus ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi DPP PDIP untuk menentukan calon bupati dan wabup dari kandang banteng.
Satu hal yang pasti, lanjut pria yang tetap ganteng di usia 64 tahun ini, semua kader dan fungsionaris PDIP harus selalu siap dan tegak lurus menjalankan tugas dan perintah partai, tak peduli siapa pun dia. “Saya harus menaati semua perintah dan tugas partai. Mengenai siapa yang bakal jadi calon, itu sepenuhnya keputusan partai, dalam hal ini DPP,” ujarnya. (mki)
Discussion about this post