KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Sedikitnya ada tiga kali agenda paripurna ke-21 masa sidang II tahun 2017 yang akan digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau batal dilaksanakan. Hal itu diakibatkan anggota yang hadir tidak kuorum dalam Rapat Paripurna Penetapan LKPD dan Penyampaian KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2017 itu.
Meski sempat beberapa kali tertunda, pemerintah setempat melalui Wakil Bupati Pudjirustaty Narang tetap menyampaikan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017. Sementara penetapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 tidak bisa dilakukan, karena tidak kuorum dan terpaksa diajukan langsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, dalam agenda paripurna yang dijadwalkan mengakibatkan rapat itu tidak dapat digelar. Pertama jadwal hari Senin (2/10) pukul 09:00 wib, ditunda hingga pukul 13.00 wib. Kemudian Selasa juga batal,” ucap Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Pulpis, Tandean Indra Bela.
Ia mengaku sangat menyesalkan kondisi tersebut. Ketidakhadiran sejumlah anggota dewan dari fraksi lain menunjukan sikap yang tidak konsisten dan tidak melihat sepenuhnya kepentingan masyarakat secara luas.
“Apakah ini imbas dari situasi politik yang mulai menghangat. Tapi seharusnya teman-teman di fraksi lainnya bisa berjiwa besar untuk mengedepankan kepentingan Pulang Pisau keseluruhan,” kata Tandean.
Dikatakannya, apabila teman di fraksi lainnya tidak mengindahkan hal tersebut, maka semua kepentingan dan pelayanan kepada masyarakat akan terhambat. Akibat ego yang tidak memikirkan kepentingan secara luas itu, bisa jadi gaji aparatur sipil Negara (ASN) dan agenda pembangunan lainnya ikut terhambat.
Dalam agenda Paripurna ke-21 masa sidang II tahun 2017, agendanya penetapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dan penyampaian KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017.
“Dulu tidak pernah pihak yang berseberangan haluan berupaya menghambat agenda penting seperti ini, karena tidak mau masyarakat yang nanti menjadi korban dari kondisi tersebut,” ucapnya.
Hingga saat ini, tidak jelas alasan dari para wakil rakyat yang tidak hadir itu apakah mereka ingin menaikan “nilai tawar” kepada pihak eksekutif setelah beberapa kali penundaan dan skorsing. (app)
Discussion about this post