KALAMANTHANA, Sampit – Ketua komisi II DRPD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rudianur, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengawasi proses distribusi gas elpiji bersubsidi 3 kg, mulai dari SPBE sampai pangkalan hingga agen.
Permintaan itu dia lontarkan karena sampai saat ini gas bersubsidi tersebut sangat rawan untuk di selewengkan oleh okum tertentu yang mencoba memanfaatkan untuk mencari keuntungan lebih.
Ia menjelaskan, dalam beberapa minggu terakhir, di masyarakat mulai terjadi keluhan langka dan mahalnya harga gas LPG bersubsidi 3 kg tersebut. Karena langka dan susah mendapatkannya, akhirnya pengecer menjual gas per tabungnya di harga Rp30 ribu bahkan lebih. Selain itu jug di sejumlah agen juga banyak kosong.
“Gas elpiji ini untuk masyarakat ekonomi ke bawah jangan sampai seperti minyak tanah bersubsidi dulu, justru dinikmati orang-orang yang mampu. Karena itu, dari sekarang pemerintah daerah atau dinas dan instansi terkait sudah punya solusi dan pemgawasan pun muali sekarang harus dilakukan,” pintanya.
Dia juga mengatakan Pertamina Kabupaten Kotawaringin Timur yang paling bertanggung jawab atas pendistribusian hingga ke SPBE dan agen, namun pemerintah daerah karena ini bersubsidi juga tidak bisa lepas tangan. Gas elpiji 3 kilogram ini paling rawan dioplos ataupun ditimbun dan pastinya khusus untuk agen dan pangkalan mesti terdaftar dan memiliki nomor agen/pangkalan.
“Saya hanya mengingatkan semua pihak supaya kita tidak kecolongan lagi seperti halnya minyak tanah bersubsidi dulu, sebab akhirnya gas elpiji tiga kilo ini sudah mulai langka,” pungkasnya. (joe)
Discussion about this post