KALAMANTHANA, Palangka Raya – Rakorda Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Kalimantan Tengah 2018, hendaknya dapat menjadi forum untuk mengidentifikasi sinergi kegiatan dari organisasi perangkat daerah (OPD) pengendalian penduduk dan KB yang diperlukan.
“Target yang mampu ditetapkan sesuai dengan kapasitas APBD, peran pemerintah daerah dan substansi lainnya yang perlu dimasukkan ke dalam RKPD 2019, “kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sigit Priohutomo, di Palangka Raya.
Tak hanya itu, diharapkan dapat terjalin koordinasi yang sinergis antara Perwakilan BKKBN Provinsi dan OPD pengendalian penduduk dan KB dalam meningkatkan program KKBPK melalui kegiatan.
Di antaranya soal kampung KB sebagai lokus pembangunan keluarga perlu bersinergi dengan kegiatan dan program kementerian dan sektor lainnya. Saat ini, pemerintah sedang menyusun rancangan RKP 2019.
Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mulai melakukan penguatan kerja sama dan kemitraan program KKBPK dengan mensinergikan berbagai kegiatan kementerian/lembaga terkait ke dalam lokus Kampung KB.
“Harapan besar ke depan keberhasilan program KKBPK akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera,”imbuhnya. (tva)
Discussion about this post