KALAMANTHANA, Muara Teweh – Nasib pegawai tidak tetap di sejumlah sekolah SMA di Kabupaten Barito Utara yang sudah tiga bulan tak menerima honor, sampai pula ke kuping Kepala Dinas Pendidikan setempat, Masdulhaq. Dia pun memberi pernyataan. Apa katanya?
Menurut Masdulhaq, yang dihadapi PTT di sejumlah sekolah ini bukan yang pertama kali terjadi. Masalah serupa juga pernah terjadi pada 2017 ketika honor para PTT tertunggak sampai akhir tahun akibat pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng.
“Masalah honor baik itu PTT maupun guru tidak tetap (GTT) menjadi wewenang provinsi,” katanya.
Pemkab Barito Utara sendiri bukan berarti melepas tanggung jawab sepenuhnya. Mereka tetap menganggarkan Rp500 ribu per bulan untuk PTT dan Rp1,5 juta per bulan untuk guru tidak tetap. Dari Pemkab, dana tersebut sudah diterima PTT maupun GTT.
Mereka yang tergolong sebagai PTT antara lain petugas sekuriti, penjaga sekolah, dan tukang kebun. Semestinya mereka menerima honor dari Disdik Kalteng, karena urusan SMA/sederajat telah diambil alih provinsi. Tetapi sejak Januari sampai dengan Maret 2018, tak serupiah pun honor haknya mengalir dari provinsi.
Salah seorang PTT di SMK bernama Jhon membeberkan, dia dan rekan-rekannya sudah menanyakan ke Disdik Barut, tetapi tak mendapatkan jawaban. “Disdik Barut sudah memenuhi kewajiban membayar tunjangan PTT sebesar Rp500 ribu per bulan. Itu yang kami pakai untuk bertahan hidup. Sedangkan honor dari provinsi sama sekali tidak jelas, berapa besarnya dan kapan akan dibayar,” ujarnya di Muara Teweh, Minggu (8/4/2018).
Menurut Jhon, ketidakjelasan soal honor dari provinsi sangat memberatkan bagi para PTT di Barut, karena sudah berjalan selama tiga bulan. Umumnya para PTT tidak mempunyai usaha lain, sehingga harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (mel)
Discussion about this post