KALAMANTHANA, Muara Teweh – Apa respon DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Utara Tahun Anggaran 2017? Ternyata dewan menyampaikan 70 poin catatan dan rekomendasi yang ditujukan kepada 20 organisasi perangkat daerah alias OPD.
Rekomendasi DPRD Barut dibacakan Ketua Komisi III sekaligus Ketua Badan Legislasi yang terkenal sangat kritis. “Substansi dari rekomendasi ini adalah tanggung jawab moral, kontribusi, dan respon dari DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama 2017. Rekomendasi ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Apa saja rekomendasi dewan? Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Pendidikan sebanyak delapan permasalahan. Seperti penempatan guru lebih banyak di Muara Teweh, guru terlambat datang mengajar, kekurangan guru agama di tingkat SD, rumdin guru ditempati orang lain, dan honor guru terlalu rendah.
Rekomendasi kepada Dinas Kesehatan delapan permasalahan, antara lain tenaga kesehatan jarang berada di desa, Puskesmas, Pustu, dan Polindes belum difungsikan, kekurangan tenaga dokter, kekurangan alat kesehatan, tidak ada ambulans di instansi kesehatan, rumdin tenaga medis tidak layak huni, dan masih ada warga miskin belum tahu program pemerintah dibidang kesehatan.
Rekomendasi kepada Dinas PUPR adalah yang paling banyak mencakup 14 permasalahan. Di antaranya kesenjangan pembangunan infrastruktur antara Muara Teweh dengan desa-desa, infrastruktur jalan dan jembatan belum merata, proyek multiyears segera diselesaikan tepat waktu, enam proyek jalan multiyears dengan dana Rp110,6 miliar banyak yang rusak, realisasi pembangunan jembatan penyeberangan Muara Teweh-Jingah yang menelan dana Rp29,7 miliar tidak jelas, proyek pengendalian banjir banyak yang tidak jelas, adanya pekerjaan mendahului tetapi sifatnya tidak mendesak, dan masalah pengelolaan sampah.
Rekomendasi kepada Dinas Pertanian mencakup delapan permasalahan. Misalnya perencanaan bantuan saprodi harus tepat sasaran, pembukaan lahan cetak sawah harus sesuai dengan kondisi tanah pertanian, pembangunan jalan usaha tani belum sesuai rencana, PPL belum merata disetiap kecamatan, dan pengembangan pertanian dalam arti luas masih belum maksimal.
Adapun rekomendasi terhadap RSUD Muara Teweh terdiri dari enam permasalahan. Di antaranya ada ambulans milik RSUD tak bisa digunakan, ketersediaan obat yang ditanggung BPJS terbatas, kekurangan dokter spesialis, tenaga medis, dan alat medis, ada dokter spesialis yang bertgas di RSUD Mute juga merangkap di daerah lain.
Di luar lima instansi tersebut, masih ada puluhan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Barut. Tetapi tidak ada yang melebihi empat permasalahan pada suatu instansi, bahkan di sembilan instansi tercatat hanya ada satu permasalahan, misalnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Aspirasi masyarakat sebagai bahan rekonedasi kami himpun saat reses, kunjungan kerja, laporan masyarakat, hearing, monitoring, dan evaluasi,” kata Tajeri. (mel)
Discussion about this post