KALAMANTHANA, Kuala Kapuas – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dalam rapat paripurna ke 3 masa persidangan II tahun sidang 2018 yang digelar belum ini, menyimak jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.
Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Agus Pramono, dalam pidato tertulisnya dibacakan Sekda Kapuas, Rianova, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi pendukung dewan yang telah menerima dan menyetujui raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2017 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Berkaitan pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar menyangkut realisasi belanja langsung pada anggaran 2017 sebesar 87,60 persen, dipengaruhi oleh realisasi belanja pegawai sebesar 88,52 persen dan realisasi barang dan jasa sebesar 78,62 persen.
Hal itu dikarenakan, terang Agus, karena adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk melakukan efisiensi belanja. Sedangkan terkait dengan realisasi fisik dilapangan, adalah realisasi belanja modal sebesar 96,92 persen, sehingga prosentase tersebut dapat mencerminkan realisasi pekerjaan yang terkait fisik dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
“Kami pemerintah daerah selalu berusaha untuk senantiasa fokus dalam pembangunan infrastruktur untuk terwujudnya pembangunan infrastruktur kabupaten secara maksimal, sehingga dengan infrastruktur yang baik diharapkan dapat mempercepat pertumbungan ekonomi Kabupaten Kapuas,” terang Agus Pramono dalam pidato tertulisnya.
Diakhirnya pidatonya, Pj Bupati Kapuas menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas apresiasi dan penghargaan dari fraksi-fraksi pendukung dewan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas yang memperoleh opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalteng terhadap LKPD Kapuas tahun anggaran 2017.
“Saya berharap jawaban-jawaban dapat diberikan lebih terperinci dan diperjelas lagi pada saat rapat pembahasan antara dewan yang terhormat dengan pemerintah daerah. Segera saran, himbauan dan pandangan fraksi dewan yang terhormat secara keseluruhan senantiasa akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tuturnya. (is/adv)
Discussion about this post