KALAMANTHANA, Muara Teweh – Paling lambat tahun depan, sesuai target pemerintah, Lokalisasi Merong alias Lembah Durian di Barito Utara, bakal ditutup. Perlu langkah jitu sehingga pekerja seks komersial (PSK) tersebut nantinya tidak keleleran dan berkeliaran di Muara Teweh.
Dalam pandangan Asran, satu-satunya politisi Partai Golkar di DPRD Barito Utara, langkah paling penting adalah menyiapkan rencana untuk penghuni lokalisasi terbesar di jalur Muara Teweh-Puruk Cahu itu. Para PSK, sebutnya, harus diberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan agar mereka tak kembali ke pekerjaan tersebut.
Menurutnya, dengan bekal keterampilan, para PSK yang nantinya akan dipulangkan dan berbaur di masyarakat, bisa berusaha sendiri. Mereka bisa mencari kehidupan di luar lakon yang mereka lakukan saat ini.
Yang tak kalah pentingnya, menurut Asran, adalah bagaimana pemerintah, termasuk aparat terkait, melakukan pengawasan setelah Lokalisasi Merong ditutup. Penutupan lokalisasi bukan sekadar menutup lokasi prostitusi di Lembah Durian, tetapi semestinya menutup praktik prostitusi di Barito Utara.
Salah satu yang dia khawatirkan adalah jika prostitusi di Merong ditutup dan tak ada pengawasan, maka mereka nantinya malah berkeliaran di dalam kota. Hal-hal semacam ini terjadi di sejumlah daerah yang sudah menutup lokalisasi.
“Kalau itu yang terjadi, maka ini justru lebih berbahaya. Karena itu, jangan sampai nanti setelah lokalisasi ini ditutup, pekerjanya malah berkeliaran di Muara Teweh,” sebutnya belum lama ini.
Secara keseluruhan, sebut Asran, DPRD Barito Utara mendukung sepenuhnya rencana penutupan Lembah Durian. “Kami dukung sepanjang ini untuk kebaikan masyarakat. Untuk penutupan itu, kita siap mendukung alokasi dana yang diperlukan oleh instansi terkait (Dinas Sosial, Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa/Dinsos PMD) setempat,” kata Asran.
Menurutnya pihaknya sangat mendukung pemerintah untuk menutup lokalisasi tersebut. Oleh sebab itu Dinsos PMD agar dapat menyusun perencanaan anggaran biaya yang diperlukan untuk merealisasikan program yang sejalan dengan program Kementerian Sosial yakni tahun 2019 Indonesia bebas dari prostitusi.
Saat penutupan prostitusi di kilometer 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu ini nantinya para PSK bakal dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Untuk itu yang telah melakukan penutupan terhadap tempat prostitusinya maka para PSK akan dibantu oleh pemerintah.
“Jadi bagi PSK pendatang akan dikembalikan ke daerah asalnya. Kalau tidak salah untuk pemulangan ini seperti di daerah lain ada bantuan sebesar Rp5 juta,” katanya. (mel)
Discussion about this post