KALAMANTHANA, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail menyampaikan sesuatu yang mengejutkan kepada wartawan. Menyerupai ‘curhat’. Ternyata, secara organisasi, masih banyak yang perlu ditata di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.
‘Curhat’ ini dia lakukan di Palangka Raya pada Rabu (29/8). Salah satunya adalah menyangkut posisinya sebagai wakil gubernur. Seyogyanya, sesuai aturan yang berlaku, jika gubernur sedang tidak berada di tempat karena cuti ataupun sedang bertugas di luar daerah, maka wakil gubernur yang mengganti tugasnya. Namun yang dia hadapi justru sebaliknya.
“Makanya kita tanyakan peran sekda di sini. Karena banyak yang pergi ke luar kota, katanya mewakili gubernur. Padahal saya ada, tapi kok bukan saya? Atau paling tidak mereka izinlah kepada saya. Banyak yang berpergian ke luar daerah, tidak ada yang lapor kepada saya. Artinya dilewati,” kata Said Ismail.
Bahkan sekda saja, lanjutnya, ke luar kota tanpa meminta izin kepada dirinya. Jika ia dan sekda berbarengan tidak berada di tempat, siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan? Padahal seharusnya ada wakil gubernur yang menjadi tugas gubernur.
“Coba lihat dinas-dinas, biro-biro, dan badan yang ada, pergi keluar tetapi tidak melaporkan kepada saya. Tidak ada yang melaporkan kepada saya. Sekda pun pergi tanpa izin. Harusnya paling tidak saya dan sekda ada di tempat bila gubernur sedang tidak berada di tempat,” tegasnya.
Menurutnya dalam menjalankan roda pemerintahan, agar dapat menciptakan sistem organisatoris pemerintahan, maka pelaksanaan pemerintahan saat ini harus diluruskan.
“Kita berbicara ini sebagai shock teraphy. Bahwasanya pemerintahan ini hirakinya ada gubernur dan wakil gubernur. Sekda pelaksana. Karena kita satu paket yang dilantik oleh presiden. Kita tidak menyalahkan gubernur. Tapi orang-orang teknis di bawah yang seharusnya tahu tentang peraturan dan perundangan-undangan,” imbuhnya. (tva)
Discussion about this post