KALAMANTHANA, Muara Teweh – Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Wardatun Nurjamilah, menyampaikan lima catatan fraksinya buat pemkab setempat, saat rapat paripurna pengesahan APBD 2019, Kamis (29/11/2018).
Datun sapaan akrabnya, mengatakan F-PPP merasa kesulitan untuk mengukur target kinerja yang akan dicapai oleh sebbuah rencana program dan kegiatan, karena penyajian dokumen RAPBD hanya menekankan angka-angka input tidak memberikan output dan manfaat sebuah kegiatan.
F-PPP menilai Pemkab Barut kurang cermat menghitung target anggaran 2018, sehingga dampak defisit anggaran terus dialami secara beruntun dari tahun ke tahun. Defisit kian membesar pada 2018, ini menandakan pemerintah kurang cakap menganalisa penerimaan keuangan dari pusat. Pemerintah wajib meberikan stimulus apabila kondisi ekonomi lesu.
F-PPP, lanjut Datun, mengapresiasi beasiswa untuk SD dan SMP, tetapi beasiswa ini harus tepat sasaran. Ke depan, beasiswa juga dapat dianggarkan untuk siswa SMA berprestasi agar bisa melanjutkan pendidikan ke universitas dengan perjanjian (kontrak) akan mengabdi ke daerah ini.
Sedangkan mengenai proyek multiyears bernilai ratusan miliar, F-PPP meminta dikerjakan dengan syarat ketat dan sesuai aturan, pengawasan secara melekat supaya masyarakat tahu proyek terrsebut dapat selesai dengan mutu dan spesifikasi, serta memilih rekanan yang kredibel, bonafid, dan profesional.
Poin kelima dari F-PPP menyangkut kekurangan tenaga kesehatan di desa dan kecamatan. Dinas kesehatan diminta mengatasi masalah ini, termasuk pula rehab Puskesmas Trans 52 untuk dijadikan puskesmas rawat inap. “Puskesmas ini merupakan induk dari beberapa pustu yang berada di daerah perbatasan dengan Kabupaten Murung Raya,” kata dia.(mel)
Discussion about this post