KALAMANTHANA, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyiapkan seluruh kebutuhan lahan jika diperlukan untuk memindahkan ibukota negara Republik Indonesia. Dia bilang, hanya PPU yang memenuhi lima syarat seperti yang disyaratkan Bappenas.
Hal ini dikatakan Bupati Penajam PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) kepada KALAMANTHANA, Jum’at (3/5/2019) di Penajam. “Tentu saja kami siap. Terkait lahan, pemerintah pusat tidak perlu khawatir. Berapa pun lahan yang dibutuhkan, kami siap,” kata AGM.
Menurut AGM di sekitar PPU ada kota-kota pendukung seperti Kota Balikpapan yang sudah mempunyai bandara dan pelabuhan internasional. Pemkab PPU kini fokus untuk menyambungkan infrastruktur antara kota di Kalimantan Timur seperti Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan dengan Kota Balikpapan serta jalan tembus Sotek Bogan di Kutai Barat. Tahun ini pun segera akan dibangun Tol Laut Teluk Balikpapan.
“Letak PPU sendiri sangat strategis jika dijadikan ibukota RI. Kabupaten kita ini jika dilihat dari peta berada di tengah-tengah Indonesia, berbatasan dengan Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat,” lanjutnya.
Menurut Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ada lima syarat yang harus dipenuhi, antara lain lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia; tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN perkebunan untuk mengurangi biaya investasi, bebas dari bencana gempa bumi dan gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut; tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan; ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau; dan tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan; potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.
“Saya rasa lima syarat tersebut hanya PPU yang memenuhinya,” pungkas AGM.
Diketahui pemerintah pusat ingin memindahkan Ibukota Negara diluar Pulau Jawa, selain di PPU juga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah serta Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. (hr)
Discussion about this post