Pemerintah Coret Bukit Soeharto, Ibu Kota RI Pindah ke Sotek?

KALAMANTHANA, Jakarta – Presiden Joko Widodo memastikan ibu kota pindah ke Kalimantan. Tapi, bukan ke Bukit Soeharto, sebut Menteri Bambang Brodjonegoro. Jadi, ke Sotek, Penajam Paser Utara?

Bahwa Bukit Soejarto di Kabupaten Kutai Kartanegara tak masuk sebagai kandidat ibukota, dipastikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Bambang mengatakan Bukit Soeharto tidak masuk dalam spesifikasi. Sebab, Bukit Soeharto masuk dalam kategori hutan lindung.

“Itu hutan lindung, jadi kita nggak boleh sentuh itu sebagai tempat pemukiman. Kami komit untuk nggak ganggu lingkungan, apalagi hutan lindung,” ujar Bambang di Jakarta, Jumat (16/8).

Bambang menjelaskan, lokasi baru ibukota adalah daerah yang memiliki resiko paling minimal. Di mana yang paling penting adalah jenis tanahnya.

“Termasuk (risiko minimal) dari kebakaran hutan. Kan jenis tanahnya yang penting, itu bukan masalah hutan tapi masalah tanahnya,” tuturnya.

“Kalau tanah gambut itu berisiko, tanah baru bara berisiko. Kami cari yang loakasinya jauh dari gambut dan batu bara,” tegas Bambang menambahkan.

Presiden Joko Widodo menggumumkan secara resmi pemindahan ibukota negara saat menyampaikan pidato kenegaraan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat kemarin.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin memindahkan ibukota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi sapaan akrab kepala negara.

Jokowi melanjutkan, pemindahan ibukota negara bukan hanya identitas bangsa, tetapi juga merepresentasikan kemajuan bangsa.

“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Pernyataan Jokowi soal perpindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan dinilai belum memuaskan publik karena tidak disebutkan secara detail dimana letak lokasi pastinya.

Apalagi, dipilihnya Pulau Kalimantan sebagai ibukota negara seperti yang disampaikan Jokowi, bukanlah hal baru. Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro juga sudah pernah menyampaikan hal itu.

Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor merespons wacana pemindahan ibu kota yang dilontarkan Presiden Jokowi. Dia berharap taman hutan raya (Tahura) di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota.

Menurut dia, lahan Bukit Soeharto masih cukup luas dan merupakan milik negara. Selain itu, sudah ada fasilitas transportasi yang memadai menuju lokasi itu, di antaranya, tol dan bandara.

Dengan demikian, menurut Isran, biaya mendirikan ibu kota negara semakin murah. “Saya mengusulkannya di Bukit Soeharto karena itu hutan milik negara dan jumlah penduduknya sedikit. Ketinggiannya jauh (dari bencana banjir),” tutur Isran pada Selasa (30/4).

Isran menilai lahan Bukit Soeharto sangat luas dibanding lahan Panajam Paser Utara (PPU) yang pernah diusulkan oleh mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.

Awang Faroek Ishak mengusulkan Penajam Paser Utara dengan Sotek sebagai pusat pemerintahannya. Sotek menjadi lokasi yang strategis. Dia berada di titik tengah wilayah Indonesia. Di Kalimantan Timur sendiri, Sotek menjadi titik yang berdekatan dengan sejumlah kabupaten kota.

Kelurahan Sotek berada di antara Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan.

Selain itu, Sotek juga lebih mudah aksesnya menuju bandara dan pelabuhan. Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara, Tohar, menyebutkan Sotek juga minim terjadi gempa dan menjadi kawasan dengan sejarah konflik sosial yang lebih sedikit dibanding daerah lain.

Tapi, selain Kalimantan Timur, masih ada dua kandidat lainnya di wilayah Kalimantan. Keduanya yakni Kalimantan Tengah dengan poros Gunung Mas-Palangka Raya-Katingan, dan Kalimantan Selatan dengan Tanah Bumbu. (ik)