KALAMANTHANA, Buntok – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Buntok,Kabupaten Barito Selatan,Kalimantan Tengah,telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2020 kepada empat kabupaten yang ada di DAS Barito.
Empat kabupaten yang ada di wilayah DAS Barito t tersebut yaitu, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya,yang telah diserahkan kepada masing-masing perwakilan kabupaten oleh asisten III Setda Barsel, Dekma yang bertempat di aula Setda Barsel, Rabu, (27/11/2019).
Kepala KPPN Buntok, Selamet Parman menyampaikan, bahwa,penyerahan DIPA sebelum awal tahun anggaran itu sudah menjadi bagian dari program dan tradisi ditiap tahunnya,
“Tetapi,hal itu merupakan kepentingan bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya,dan dengan demikian, seluruh instansi pemerintah bisa mengesekusi rencana yang sudah ditetapkan sesuai fungsinya masing-masing,” ucap Selamet Parman Kepada KALAMANTHANA.
Selain itu juga ungkap Kepala KPPN Buntok ini, hal tersebut,adalah merupakan salah satu upaya untuk mendorong semua satuan kerja agar dapat sesegera mungkin melaksanakan kegiatannya ditahun anggaran 2020 mendatang,karena,DIPA juga bisa sebagai alat pengendalian,dalam pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan juga perangkat akuntasi pemerintah.
“DIPA juga merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atasnama Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan pencairan dana atas beban APBN”,sebutnya.
Dikatakannya juga, pada 18 Oktober 2019 lalu,RUU APBN untuk tahun anggaran 2020 telah ditetapkan menjadi UU nomor 20 tahun 2019 tentang APBN,sebagai tema kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah, lanjut dia, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang piskal,agar bisa tumbuh kebijakan belanja yang lebih baik dan efisien belanja serta meningkatkan belanja modal pembentuk aset dalam mengembangkan pembayaran yang kreatif dan mitigasi resiko untuk pengendalian liabilitas.
“Selain itu pemerintah juga menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global, agar APBN dapat dijaga tetap sehat, adil, dan mandiri,sehingga,dapat mengakslerasi dan memperluas pembangunan secara Nasional,” tandasnya (fik)
Discussion about this post