Tersangka Pelaku Aborsi Ilegal Barito Timur Itu Ternyata Bidan PNS Puskesmas

KALAMANTHANA, Tamiang Layang – MHK (56), tersangka pelaku praktik aborsi ilegal di Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Barito Timur, Kalimantan Tengah, ternyata seorang bidan berstatus pegawai negeri sipil.

MHK ditempatkan Pemerintah Kabupaten Barito Timur di UPTD Puskesmas Pasar Panas. Dia pun menempati rumah dinas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Taniran. Rumah tersebut ditempatinya bersama suami dan anak-anaknya selama bertahun-tahun.

Kapolres Barito Timur AKBP Hafidh Susilo Herlambang ketika dikonfirmasi, Rabu (18/3/2020) melalui Kasatreskrim Iptu Ecky Widi Prawira membenarkan status MHK sebagai PNS tersebut.

“Dari hasil penindakan tersebut kami berhasil mengamankan salah satu tersangka atas nama MHK (56) yang merupakan salah satu Bidan di Puskesmas,” ujar Ecky.

Setelah melakukan pemeriksaan secara maraton, akhirnya penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Barito Timur menetapkan status tersangka terhadap MHK (56), terduga pelaku praktik aborsi ilegal di Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima, Barito Timur.

Baca Juga: Akhirnya Poilisi Tetapkan Pelaku Aborsi Ilegal Barito Timur sebagai Tersangka

“Tahapan penyelidikan kini ditingkatkan menjadi penyidikan, untuk pelaku sudah ditetapkan tersangka,” tegasnya.

Sebelumnya, terbongkarnya praktik aborsi ilegal tersebut setelah adanya laporan masyarakat. Anggota Satreskrim Polres Bartim beserta Anggota Polsek Benua Lima melakukan pengungkapan, pada Selasa (18/3) siang sekitar pukul 11.45 WIB.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti kasur, selimut, dokumen, obat-obatan dan seperangkat alat persalinan bidan yang dijadikam barang bukti.

“Pelaku kita amankan, setelah sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat pelaku diduga sering melakukan aborsi,” tegas Ecky Widi Prawira.

Menurut Ecky, pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Bartim. Terhadap pelaku, pihaknya mengenakan Pasal 194 Jo pasal 75 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. (tin)