KALAMANTHANA, Sampit – Mantan Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Supiradi mengatakan, bahwa informasi yang diterima dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur sampai saat ini masih menunggu surat secara resmi dari Bupati setempat untuk mencairkan anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan wabah covid-19.
“Pembahasan itu tidak lama kok paling dibutuhkan waktu maksimal 3 jam ini sesuai mekanisme yang berlaku , apalagi ini untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya, Sabtu, (11/4/2020).
Menurut Supriadi yang juga Ketua Partai Golkar Kotim, pengalaman waktu banjir dll apalagi saat Force Majuere pandemi virus corona ini, Bupati tinggal berkirim surat ke DPRD yang isinya minta persetujan mendahului Anggaran perubahan 2020. Terus DPRD melakukan Rapim untuk menyikapi surat Bupati dan setelah DPRD Kotim mengundang Eksekutif (TPAD), Kejaksaan, Kepolisian, Dandim untuk membahas dan menyepakati serta clear untuk Pergeseranan Anggaran dan Penggunaan Anggaran.
“Begitu sepakat dan clear tinggal pelaksanaannya yakni eksekutif melalui Gugus Covid 19 dan Jaksa Masukan tentang Payung Hukumnya (Perbup),” jelasnya.
Selanjutnya aparat Polri dan TNI mengawal pendistribusian bantuan ke masyarakat di lapangan dan DPRD Kotim melakukan pengawasan kapan perlu mereka per dapil turun lapangan.
“Eksekutif dan legeslatif cepat bekerja dalam rangka persetujuan dan penggunaan anggaran serta sesuai aturan. Biar tidak ada implikasi hukum dibelakang hari,” jelasnya.
Supriadi juga meminta untuk mencek sekarang , daerah kekurangan APD,ALKES dan Obat-obatan dan maasyarakat terdampak utuh sembako,karena terhenti semua aktifitas.
“Daerah kita ini kekurangan Alkes, APD dan yang lebih kasihan lagi masyarakat sudah merasakan dampaknya yang membutuhkan sembako dari Pemerintah karena aktifitas terhenti,” tukasnya.
Selain itu Supriadi juga meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gugus Tugas Covid-19 Kotim untuk memberikan sejelas-jelasnya semua penderita covid-19 baik yang ODP , PDP dan Positif Covid-19.
“Jika adanya transparasi penderita covid-19 kita dapat melakukan isolasinya dengan baik. Ini pemerintah tidak transparan atas nama siapa -siapa penderitanya, tidak usah takut sebutkan saja dan pengisolasianya terhadap daerah terdampak bagiamana, ini Pemda tidak ada keterbukaan,” pungkasnya.(Joe)
Discussion about this post