Satu dari 380 Daerah Disanksi Menkeu, Ini Kata Pemkab Pulang Pisau

KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dikabarkan mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hal itu diduga karena penyajian laporan penyesuaian APBD pada 23 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dinilai masih kurang.

Terkait informasi sanksi itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulpis, Toni Harisinta mengaku tidak bisa berkomentar banyak.

Namun, dirinya tampak tidak menampik terkait adanya sanksi itu. Bahkan pihaknya saat ini tengah melakukan perbaikan dan klarifikasi dari Kemenkeu RI terkait perbaikan penyajian penyesuaian APBD Pulpis tahun 2020.

“Saya belum bisa memberikan komentar karena kita salah satu termasuk dari 380 Pemkab, Pemko dan Pemprov yang mendapat sanksi,” kata Toni.

Ia menjelaskan, pihak Kemenkeu belum memberikan klarifikasi dimana kekurangan penyajian Pemkab Pulpis pada saat menyajikan laporan penyesuaian APBD berdasarkan SKB dua menteri tersebut.

Apabila sudah ada surat resmi dari Kemenkeu yang memberitahukan di mana letak salah sajinya, maka pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan segera memperbaiki.

“Kita telah berkoordinasi untuk memperbaiki hal tersebut. Kita masih menunggu surat resmi terkait kesalahan kita agar kita perbaiki dan akan disampaikan kembali kepada Kemenkeu,” ucap Toni saat dihubungi via Whats App pribadinya.

Toni mengungkapkan, apabila laporan penyesuaian setelah diperbaiki itu sudah sesuai, maka sanksi akan dicabut. Kemudian, transfer atas Dana Alokasi Umum (DAU) serta DBH akan berjalan seperti semula.

Sementara itu, terkait belum masuknya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pulpis, Toni mengungkapkan bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 saat itu merupakan hari libur.

Namun, Toni membeberkan bahwa, Senin, 4 Mei 2020 ASN sudah bisa gajian. Tinggal bendahara-bendahara mengajukan SPP/SPM.

“Tidak ada hubungannya sanksi Kemenkeu dengan tertundanya gaji para ASN. berhubung Jumat kemaren hari libur, jadi Hari ini mulai ditransfer ke semua pegawai,” ungkapnya. (app)