KALAMANTHANA, Jakarta – Gara-gara bantuan sosial, dua bupati “berkelahi” di media sosial. Keduanya, Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar dan Bupati Lumajang, Thorigul Haq, saling kecam
Keduanya bersitegang melalui media sosial tentang bantuan langsung tunai untuk korban terdampak pandemik Virus Corona. Kedua pemimpin itu saling menyalahkan. Bupati Thoriq yang merupakan politisi PKB itu meminta Bupati Bolaang Mongondow Timur untuk tidak menyalahkan menteri.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq atau Cak Thoriq yang sedang marah itu beredar di WhatsApp (WA) dengan durasi 4 menit 37 detik.
“Bupati Bolaang Timur ingat itu. Kerja keras kita semua kerja. Soal ruwet memang ruwet. Kalau sekarang banyak masalah memang banyak masalah, diselesaikan,” kata Bupati Thoriq dalam video yang beredar.
“Jangan menyalahkan meteri dan jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan anda yang salah urus,” imbuhnya.
Bupati Thoriq kemudian menunjukkan data penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) di Lumajang. Ia mencontohkan ada kepala keluarga (KK) yang terdampak yang belum terdata BLT-DD maka diganti dengan beras.
“Prinsipnya yang mendapat beras atau BLT dapat diganti bila tidak sesuai atau yang tidak tepat sasaran. Saya tentu kecewa dengan adanya bupati menyebut menteri bodoh. Menteri semuanya kerja keras termasuk kita,” ujarnya.
“Menteri di semua kementerian melakukan yang terbaik. Inovasi program yang turun langsung ke masyarakat. Dana semua transparan dipampang di masjid dan tempat umum. Bila ada yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya bisa dievaluasi atau dirubah melalui musyawarah desa,” lanjutnya.
Sedangkan Bupati Sehan Salim Landjar videonya beredar di YouTube dengan judul ‘Bupati Boltim Tantang Bupati Lumajang Cak Tohriq’. Dalam video yang berdurasi 3 menit 57 detik itu, Bupati Boltim tidak mau kalah.
Landjar yang sudah dua periode menjabat Bupati Botim, menyebutkan jika seharusnya Bupati Lumajang belajar persoalan dan memahami apa isi kritik yang disampaikannya terhadap menteri, terutama terkait penyaluran BLT pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
“Kan bantu rakyat miskin, masa keluar duit lebih dari separuh. Kan tidak logis. Anda ternyata tidak tahu. Katanya anda sayang rakyat anda, tetapi ternyata anda tidak tahu, konsekuensinya yang akan dikeluarkan ratusan ribu (rupiah) untuk mendapatkan 600 ribu (rupiah). Saya mencak-mencak disitu saudara,” kata Landjar yang juga Ketua DPW PAN Sulawesi Utara ini.
“Lha di situ juga saya protes. Rakyat terima Rp 600 ribu tapi rakyat harus keluarkan uang Rp 250 ribu sampai Rp 450 ribu. Pergi pulang ke bank Rp 200 ribu, buka rekening bank Rp 150, kalau dapat lagi ambil duitnya,” lanjutnya.
Menurut Landjar, saat ini di daerahnya, aturan tentang penerima BLT tak bisa mendapatkan bantuan lagi tak akan dia gunakan lagi. Menurutnya, seluruh masyarakat akan diberikan bantuan.
Tak hanya itu, Landjar juga menyindir jumlah bantuan yang disediakan oleh Lumajang yang hanya 23 ton. Menurutnya, itu sangat kecil dibandingkan dengan di daerahnya yang khusus untuk beras disiapkan 900 ton beras premium.
“Untuk Bupati Lumajang anda perlu ingat anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan saya beri beras premium dan saya tidak potong dari PNS,” papar dia.
Dia mengaku tidak mau memotong gaji PNS karena itu merupakan hak keluarganya.
“Itu milik keluarganya makanya saya tidak potong. Kalau anda kasih 5 kilo udah rasanya deh. Kalau saya tidak. Bahkan ibu-ibu yang diberi supermi dan beras 5 kilo, saya kasih 2 juta. Perempuan 65 tahun ke atas saya kasih 2 juta dalam JHT dan beras 10 kilo. Ini sudah tahun keempat. Rasanya lucu saja dengan bupati itu Urus saja rakyatmu. Kalau dengan menteri biarkan saya berdebat dengan menteri supaya ada bantuan dari pusat masak rakyat miskin keluar uang lebih dari separuh,” tandasnya. (ik)
Discussion about this post