KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Wakil Bupati Pulang Pisau (Wabup Bupati) Pulpis Pudjirustaty Narang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait langkah -langkah percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (27 Mei 2021) kemaren.
Rakor juga diikuti para bupati dan wali kota diwilayah Kalteng itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo.
“Ya kami bersama dengan Pak Wagub Kalteng mengikuti Rakor percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 bersama pak Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia,” ucap Taty.
Dalam kesempatan itu Mendagri mengatakan, dua hal yang utama dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (27/5/2021) itu, yakni membahas tentang realisasi belanja APBD dan penanganan COVID-19.
“Belanja pemerintah adalah belanja yang utama di masa pandemi,” katanya.
Untuk itu diharapkan belanja pemerintah pusat maupun daerah secara akumulatif total, terutama di kuartal kedua bisa dipercepat realisasinya dalam rangka pemulihan ekonomi.
Dalam hal ini, daerah harus berkontribusi secara optimal dalam upaya mempercepat realisasi belanja pemerintah tersebut.
“Tapi belanjanya harus tepat sasaran yang bisa membangkitkan ekonomi program- programnya, tidak hanya sekadar habis uang saja,” tegasnya.
Menurut Taty Mendagri dalam penjelasannya kepada para kepala daerah menyebutkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemendagri mendorong pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penyerapan APBD 2021 dengan fokus mengatasi pandemi Covid-19.
Pemerintah Pusat, kata Tito, menargetkan untuk triwulan II 2021 ini, yaitu April, Mei, Juni, diusahakan pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 7 sampai 8 persen.
“Kemendagri mendorong pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penyerapan APBD 2021 dengan fokus mengatasi pandemi Covid-19 agar pertumbuhan ekonomi bisa naik,” katanya.
Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjut Taty, Kemendagri meminta pemerintah daerah fokus pada langkah percepatan penyerapan APBD, yakni penyerapan dengan melakukan penanganan pandemi Covid-19 secara serius, pemulihan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi, beserta pelayanan publiknya.
Kemendagri juga menyampaikan, untuk mencapai target itu pemerintah daerah punya tantangan untuk menurunkan angka tertular Covid-19, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan angka kematian, hingga meningkat kapasitas rumah sakit.
“Tantangan selanjutnya, pemerintah daerah juga harus menggenjot upaya menyelamatkan perekonomian,” pungkasnya.(app)
Discussion about this post