KALAMANTHANA, Sampit – Legislator perempuan yang juga merupakan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Hj.Megawati kembali angkat bicara soal dunia pendidikan yang masih saja menghadapi berbagai masalah hingga saat ini.
Wanita yang lekat dengan hijabnya itu meminta,agar dalam konteks ini pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) bisa secepatnya mencari solusi untuk permasalahan yang muncul di dunia pendidikan di daerah ini baik dari segi infrastruktur penunjang, fasilitas maupun terkait masalah zonasi yang selalu menjadi hambatan bagi calon siswa baru di berbagai tingkatan sekolah yang ada.
“Salah satu contohnya saja kita bicara terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) baik tingkat SLTA, SLTP dan SD betapa mirisnya persoalan zonasi yang konon kabarnya adalah kebijakan pemerintah yang lebih tinggi ini sangat besar dampaknya bagi calon siswa baru yang ingin mengemban ilmu, kita contohkan lagi misalnya anak dari dapil lima sana ingin menimba ilmu di sekolah favorit di kota, mereka ingin hasil yang maksimal, tetapi karena benturan zonasi akhirnya tidak bisa,” ungkapnya Senin (19/07/2021).
Disisi lain dia juga menerangkan, bukan hanya masalah pendidikan secara utuhnya saja namun juga kepada permasalahan kegiatan infrastruktur yang sudah ada di dalam APBD tahun anggaran 2020 baik yang belum atau yang sedang atau yang sudah dilaksanakan hingga saat ini. Menurutnya hal itu juga tidak bisa lepas dari falsilitas penunjang sektor pendidikan secara umum.
“Perlu kami sampaikan bahwa dalam progres penyusunan anggaran secara teknisnya semestinya mengarah pada orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara dasar dari APBD itu sendiri. Kita bicara orientasi sudah jelas dalam setiap aspirasi masyarakat selama ini selalu harus menjadi prioritas dibandingkan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi,” ujarnya.
Bahkan wanita yang duduk di Komisi II ini juga menegaskan dalam hal itu menurutnya diantaranya pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan secara ekonomi, yang mana pada umumnya merupakan target prioritas dalam pelaksanaan atau penggunaan anggaran selama ini.
“Apa yang menjadi keinginan mutlak masyarakat pada umumnya adalah agenda yang juga sangat mendesak dan prinsif serta prioritas, sektor-sektor tersebut amatlah penting dan harus di perhatikan oleh kita bersama,” tutupnya. (Sudarmo)
Discussion about this post