KALAMANTHANA, Muara Teweh – Ratusan anggota Badan Permusyawatan Deaa (BPD), bernaung di bawah Asosiasi BPD Nasional atau Abpednas berdemo ke kantor bupati Barito Utara, Senin (27/2/2023) siang.
Mereka datang ke kantor bupati dengan berjalan kaki dari titik kumpul di Rumah Betang, samping Stadion Swakarya. Mereka membawa beberapa spanduk. Isinya meminta pethatian pemerintah untuk menyejahterakan dan memperbaiki nasib anggota BPD.
Jumlah anggota BPD se-Barito Utara sekitar 557 orang. Tetapi tak semuanya bisa datang ke kantor bupati, karena bertepatan pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musdesus penentuan penerima BLT di desanya.
“Kami minta tunjangan BPD dinaikkan. Kalau kenaikan yang Rp200.000 itu berlaku sama rata untuk semua pegawai lingkup Pemkab Barito Utara, ” kata Ketua Abpednas Barito Utara, Imran Rosadi kepada Kalamanthana.
Koordinator Lapangan juga Ketua BPD Muara Pari, Supriono, mengatakan, selain kenaikan tunjangan minimal sebesar Rp500.000, Abpednas meminta agar dana BPJS Kesehatan ditanggung oleh Pemkab Barito Utara.
Sebagai informasi, berdasarkan Perbup Barito Utara nomor 25/2020 diatur tunjangan BPD sebagai berikut;
(1) Ketua BPD Rp1.250.000
(2) Wakil Ketua Rp1.050.000
(3) Sekretaris Rp950.000
(4) Anggota BPD Rp900.000
Sedangkan perbandingan dengan daerah lain, misalnya di Barito Selatan
1) Ketua BPD Rp1.815.000
(2) Wakil Ketua Rp1.615.000
(3) Sekretaris Rp1.500.000
(4) Anggota BPD Rp1.200.000
Di Kabupaten Murung Raya
1) Ketua BPD Rp2.100.000
(2) Wakil Ketua Rp2.000.000
(3) Sekretaris Rp1.800.000
(4) Anggota BPD Rp1.400.000
Di Kabupaten Barito Timur
1) Ketua BPD Rp2.050.000
(2) Wakil Ketua Rp1.450.000
(3) Sekretaris Rp1.250.000
(4) Anggota BPD Rp1.050.000
Meski demikian, dari hasil hearing di DPRD tahun lalu, terungkap dana operasional bagi 93 BPD di Barito Utara relatif besar jika dibandingkan daerah lain. Jumlahnya ditentukan berdasarkan jumlah anggota BPD.
Rinciannya BPD dengan jumlah 5 orang biaya operasional Rp50.000.000 per tahun, jumlah 7 orang biaya operasional Rp60.000.000 per tahun, jumlah anggota 9 orang, biaya operasional Rp70.000.000 per tahun. Sedangkan daerah lain di Kalteng menganggarkan operasional BPD antara Rp20.000.000-Rp25.000.000.
“Tetapi dana operasional BPD diambil untuk petugas sekretariat yang di-SK-kan oleh Kades, ” kata seorang pengurus Abpednas saat hearing dengan DPRD Barito Utara, Selasa (8/11/2022).
Biaya operasional BPD memang masuk dalam APB Des, sehingga perlu diawasi apakah benar-benar dicairkan sesuai dengan aturan tersebut, atau malah berkurang untuk keperluan pos lain.
Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Pahala Putra menemui ratusan anggota BPD di halaman kantor Setda. “Pemda menyambut baik aspirasi BPD. Tolong bedi kesempatan kami mengkaji dan mempelajari lebih dahulu, ” ujar dia.
BPD Deadline 10 Hari Jawaban Pemkab Barito Utara
Akhirnya perwakilan BPD berdialog secara tertutup dengan Wakil Bupati, Kepala Dinas Sosial PMD, dan pihak terkait. Dialog berlangsung sekitar sejam.
Usai dialog, Ketua Abpednas Imran Rosadi dan Korlap Supriono datang menemui rekan-rekannya. “Berhubung Sekda dan Bupati tak berada di tempat, kami minta waktu 10 hari sudah ada keputusan, ” kata Supriono.
Dia berharap, tenggat waktu tersebut bisa dipercepat, misalnya jadi 3 hari bila Sekda sebagai ketua tim anggaran dan Bupati selaku penentu keputusan sudah berada di Muara Teweh. “10 hari kita tunggu. Kalau tidak, akan ada aksi lebih besar lagi, ” ucap dia.
Aksi unjuk rasa BPD berjalan aman dan tertib. Mereka pulang ke titik kumpul, Rumah Betang, melalui Jalan Pramuka. Tampak ikut mengawal Kabag Ops Kompol Budiman, Kasat Intel Polres Barito Utara AKP Masriwiyono, personil Polres, Polsek Teweh Tengah, Kodim 1013 Muara Teweh, Koramil Teweh Tengah, dan Satpol PP.(Melkianus He)
Discussion about this post