JPU KPK Hadirkan Saksi Mantan Direktur PDAM Kapuas Saat Sidang Ben Brahim dan Ary Egahni

KALAMANTHANA, Palangka Raya – Sidang kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), Dugaan gratifikasi dan meminta uang ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digelar kembali di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Kamis (05/10/2023).

Sidang yang melibatkan terdakwa Mantan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan Ary Egahny Ben Bahat masih berlanjut di tahap pembuktian. Sidang dipimpin oleh Ketua Hakim Achmad Peten Silli.

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zaenurofiq menghadirkan 2 saksi, yakni Mantan Direktur PDAM Kabupaten Kapuas Agus Cahyono dan Mantan Ajudan Ben Brahim Eko Dharma Putra.

Agus Cahyono Mantan Direktur PDAM Kapuas, merupakan Terpidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang menjalani hukuman penjara 5 tahun 6 bulan penjara atas kasus korupsi di PDAM Kapuas. Dalam pemeriksaan identitas sebagai saksi di hadapan majelis Hakim, ia menjalani hukuman di LAPAS kelas II A Palangkaraya.

Baca Juga: Lanjutan Sidang Ben Brahim, Saksi Ina Isabela Cabut Laporan BAP dan Mengaku Tak Pernah Sebut Besaran Nilai Kontrak

Putusan bandingnya, Agus divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Selain itu putusannya juga meminta agar menghukum Agus Cahyono untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.003.548.056 dengan ketentuan apabila Agus tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Pada sidang itu Diketahui, Ben Brahim dan Istri didakwa menerima uang sejumlah Rp 5.410.000.000 atau sekira jumlah tersebut harusnya dianggap suap. Karena berhubungan terdakwa Ben Brahim S Bahat selaku Bupati Kapuas.

Pasutri ini didakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan politiknya. Ben Brahim saat itu maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sementara istrinya, saat itu maju di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tahun 2019. Kemudian uang tersebut juga digunakan Ben Brahim untuk maju pada Pemilihan Gubernur Kalteng periode 2020 sampai 2024.

Selain itu, Ben dan Istri didakwa meminta uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan kabupaten Kapuas. Dengan total Rp 6.111.985.000 untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa. (Uda)