KALAMANTHANA, Kasongan– Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Marwan Susanto mengingatkan, reformasi birokrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance.
Juga melakukan pembaharuan atau perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien.
“Perubahan ini diantaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah serta adaptif. Dalam melakukan pelayanan publik, harus sesuai dengan tujuan reformasi yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik, ” katanya, Kamis (19/10/2023)
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, indeks RB Pemerintah Kabupaten Katingan pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Tahun 2021 memperoleh indeks RB sebesar 48,88 persen dengan kategori C sedangkan pada tahun 2022 memperoleh indeks RB sebesar 53,44 dengan kategori CC.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten setempat telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan.
Disisi lain, sehubungan dengan perubahan road map reformasi birokrasi nasional, pemerintah kabupaten juga seharusnya menyesuaikan dengan menyusun kembali road map reformasi birokrasi Kabupaten Katingan Tahun 2023 dan 2024 yang saat ini masih dalam proses legalitasnya.
Rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2023 juga telah disusun berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.
Terkait rencana aksi reformasi birokrasi secara general dan reformasi birokrasi tematik saat ini pelaksanaanya dalam proses evaluasi internal oleh tim evaluasi internal oleh tim evaluasi internal dari APIP.
“Rencana aksi reformasi birokrasi tematik pemerintah kabupaten setempat mengangkat empat tema yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintah dan prioritas aktual presiden yaitu penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi, ” pungkasnya. (Hr)
Discussion about this post