KALAMANTHANA, Muara Teweh – Sesuai petunjuk pemerintah pusat, Penjabat (Pj) Bupati akan dilakukan evaluasi per triwulan. Begitu juga halnya dengan Pj Bupati Barito Utara, Muhlis.
Untuk persiapan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan rapat dalam rangka persiapan evaluasi Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Selasa (7/11/2023).
Plt Sekda Barito Utara, Jufriansyah menjelaskan, Pj Bupati Barito Utara dilantik pada September lalu, otomatis 3 bulan kedepan tepatnya pada 10 Januari 2024 akan dilakukan evaluasi penjabat bupati.
Jufriansyah mengatakan pada saat evaluasi, Pj Bupati Barito Utara akan menyampaikan paparan secara singkat dan umum tentang apa-apa yang sudah dilaksanakan.
Sebagai bahan untuk evaluasi paparan Pj Bupati Barito Utara diperlukan data-data yang bersumber dari kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barito Utara.
“Untuk sementara ini kami akan meminta data-data sesuai dengan indikator atau aspek yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dan mungkin kepala OPD sudah menerima surat yang dikirimkan oleh Bagian Pemerintahan dan juga sudah disampaikan link, dan harus memasukan data-data yang diminta sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh SOPD,” kata Jufriansyah.
Jufri mengharapkan karena waktunya tinggal beberapa bulan lagi, tanggal 10 Januari 2024, Pj Bupati akan melakukan paparan di Kemendagri yang didampingi beberapa kepala perangkat daerah.
Berdasarkan informasi dari Kabupaten Barito Selatan kata Jufriansyah, di sana akan dilakukan sejenis uji kompetensi kepada Pj Bupati menyampaikan paparannya, apa yang sudah dilaksanakan selama tiga bulan pertama menjabat.
“Pj Bupati nantinya akan di dilakukan pengujian oleh 13 narasumber, dan nanti Pj Bupati Barito Utara akan didampingi hanya 4 (empat) orang yaitu Inspektorat, BPKA, Bappedalitbang dan Sekda,” kata Jufriansyah.
Dan kata dia lagi, dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Kemendagri tentang progres-progres yang sudah dilakukan oleh Pj Bupati. Yang mana sumber-sumbernya itu berasal dari program kegiatan dari Kepala Perangkat Daerah.
“Secara teknis nantinya akan disampaikan oleh bagian pemerintahan. Ada tiga aspek yang diminta Kemendagri dalam rangka melakukan evaluasi terhadap Pj Bupati yaitu pemerintahan pembangunan dan kemasyarakata,” kata Jufriansyah. (bil)
Discussion about this post