KALAMANTHANA, Muara Teweh – Karianto Elisa Saman, SE tergolong wajah baru di DPRD Barito Utara, tetapi merupakan wajah lama di dunia politik, khususnya bagi PDI Perjuangan Barito Utara. Debut politiknya dimulai pada 2005 sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan. Dia menjadi saksi pasang surutnya PDI Perjuangan selama 20 tahun terakhir.
Loyalitas tanpa batas, tepat untuk menggambarkan dinamika perjuangan KariantoElisa Saman dalam dunia politik. Dia harus menunggu dan mengikuti beberapa kali pemilu sampai menjadi seorang legislator. Waktunya tiba ketika ia menjadi anggota DPRD Barito Utara Pengganti Antar Waktu (PAW) Mulyar Samsi, pada Mei 2022.
Posisi DPRD PAW berjalan seiring dengan kepercayaan PDI Perjuangan menempatkan Karianto sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Barito Utara. Jabatan di partai ini naik satu strip, karena pada periode sebelumnya dia menduduki jabatan wakil sekretaris. Ketekunan, kesabaran, dedikasi, dan terutama loyalitas menjadi modal Karianto mengarungi dunia politik.
Meski termasuk pendatang baru di DPRD Barito Utara, Karianto mendapatkan penghormatan besar. Pasalnya dia langsung didapuk menjadi Ketua Komisi II yang membidangi perekonomian dan keuangan.
Komisi II bermitra dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
Di komisi II, Karianto memperhatikan serius masalah BBM dan gas, sehingga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat melalui dinas terkait untuk mengatur harga eceran tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsisi.
Karianto merasa prihatin dengan adanya perbedaan mencolok harga eceran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan non subsidi jenis Pertamax di pasaran untuk tiap Kecamatan setelah adanya kenaikan BBM yang ditetapkan oleh pemerintah.
Walaupun Pemerintah Pusat sudah melakukan penurunan harga BBM mulai kemarin pertanggal 3 Januari 2023, harga eceran di masyarakat masih melambung diatas HET, apakah ini ada permainan,” tegas dia.
Dia berharap agar masalah ini menjadi perhatian serius DPRD Barito Utara dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sehingga. masyarakat tidak terlalu dibebani dengan harga BBM yang melambung tinggi, karena BBM salah satu kebutuhan hidup hajat orang banyak.
“Akibat dari dampak langsung kenaikan BBM juga berpengaruh kepada lonjakan kenaikan bahan pokok dan bahan-bahan kebutuhan hidup serta barang lainnya yang ikut mengalami lonjakan harga,” kata Legislator dari Partai PDI-P Barito Utara ini.
Karianto menyarankan Pemkab Barito Utara segera mengambil langkah konkrit, duduk bersama DPRD untuk mencari solusi mengatur HET harga eceran BBM bersubsidi demi membantu meringankan beban masyarakat akibat inflasi ekonomi saat ini.
“Semoga hal ini menjadi perhatian serius Pemkab Barito Utara dan tak menutup mata dengan kondisi yang dialami masyarakat saat ini, sehingga ada penetapan HET eceran harga BBM Bersubsidi jenis Pertalite dan Non Subsidi jenis Pertamax,” tegas Karianto.
Upaya dan kerja keras Komisi II DPRD Barito Utara bersama mitranya membuahkan hasil. Dalam waktu singkat, harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan untuk wilayah Muara dTeweh dan sekitarnya, serta delapan kecamatan yakni Teweh Baru, Teweh Selatan, Lahei, Lahei Barat, Gunung Timang Mintallat, Teweh Timur, dan Gunung Purei. “Peneaoan HET tersebut sangat membantu masyarakat, ” ucap Karianto. (tim)
Discussion about this post