Inilah Akhir Perseteruan Warga Kotim dengan PT TASK III

KALAMANTHANA, Sampit – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotim menggelar RDP dengan tiga kelompok masyarakat untuk memecahkan masalah dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT TASK III.

“Tiga kelompok masyarakat sengaja kita undang untuk menghadiri RDP (Rapat Dengar Pendapat) supaya pokok permasalah ini bisa terselesaikan.” Kata Jhon Krisli, Ketua DPRD Kotim yang memimpin rapat, Selasa (11/10/2016).

Diketahui, Kelompok pertama yakni Suparman ingin bermitra dengan pihak perusahaan, kelompok kedua Titan dan kawan-kawan ingin minta diganti rugi oleh pihak perusahaan, dan kelompok Rudi Dewar harus bisa mengganti rugi lahan yang sudah dibayarkan oleh pihak perusahaan senilai Rp1,8 miliar.

“Kelompok apakah yang ingin mengetahui legalitasnya, harus ke pemda juga arahnya. Karena itu masuk ke ranah pemda. Dan sudah kita ketahui bahwa lahan seluas 700 hektar lebih yang berada di areal PT SCC sudah diambil alih PT TASK III,” terang Jhon.

Di samping itu, pihak Rudi Dewar menuturkan dirinya memang benar menerima uang sebesar Rp1,8 miliar pada tahun 2014 lalu dihadiri oleh pemda yakni asisten II dan pihak perusahaan PT TASK III. Namun dirinya yang tergabung dalam koperasi Hatantiring ini bersikeras sudah ingin mengganti rugi apa yang sudah tertuang dalam kesepakatan.

“Kami ingin mengembalikan atau membayar kepada pihak perusahaan senilai Rp1,8 miliar, tetapi pihak perusahaan tidak mau menerima,” tuturnya.

Sebelumnya, Koperasi Hatantiring sudah memiliki legalitas yang jelas dan sudah memiliki MoU. Izin tertulis ada 3.000 lebih lahan yang tidak memiliki HGU, tetapi keinginannya tetap ingin bekerja sama melalui plasma dengan pihak perusahaan sesuai aturan yang sudah di sepakati oleh masyarakat dan pihak perusahaan.

“Semuanya akan kita fasilitasi. Tentunya akan diproses dan kami bersedia menindaklanjuti apa yg diinginkan pemerintah. Kami berharap kita rapatkan kembali kepada pemerintah mengenai tiga kelompok agar tidak ada lagi gejolak ke depannya dan jangan lagi adanya klaim-klaim tanah,” ungkap Bimo, Dirut PT TASK Best Group. (joe)