Fahri Hamzah Pun Bicara soal Dugaan Kriminalisasi Syaharie Jaang

KALAMANTHANA, Jakarta – Dugaan adanya kriminalisasi terhadap Syaharie Jaang, bakal calon Gubernur Kalimantan Timur, terus bergulir, meski Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantahnya. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut mengomentarinya.

Dalam pandangannya, ucapan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal adanya dugaan kriminalisasi terhadap kader partainya itu sebagai kegagalan pemerintah Jokowi dalam memberikan kepastian hukum.

Dia menyebutkan, jika tokoh sekelas SBY yang merupakan Presiden RI ke-6 saja merasa tak mendapatkan perlakuan adil, itu berarti kondisi saat ini memang berada di tengah ketidakpastian hukum.

“Jadi kalau seorang mantan presiden seperti Pak SBY saja ada perasaan tidak secure dengan hukum dan dia katakan itu, artinya memang ada satu kondisi yang kadang-kadang bisa kita sebut seperti anomali bahwa hukum itu kelihatan tidak pasti,”” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (5/1).

Fahri menilai hawa ketidakpastian hukum sekarang ini memang sudah menyebar. Hal itu ditandai dengan seringnya terdengar kasus kasus penangkapan terhadap kelompok kritis namun tidak kunjung diproses sebagaimana mestinya. “Orang-orang ditangkap, tapi didiamkan dan tidak diproses hukum selama bertahun-tahun,” tukas Fahri.

Ia mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera turun tangan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kepastian hukum di Indonesia.

‎”Saya kira Pak Jokowi memang harus turun tangan untuk menjelaskan kepada publik, karena ini terkait kinerja dia. Kenapa zaman Pak Jokowi itu ada perasaan orang itu merasa tidak pasti secara hukum, ada perasaan bahwa hukum dipermainkan,” tambahnya.

Pada kesempatan lainnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Imam membenarkan adanya upaya kriminalisasi terhadap calon kepala daerah Pilkada Serentak 2018. Upaya kriminalisasi itu dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lingkaran kekuasaan.

“Secara langsung ke kader PKS belum dapat laporan. Tapi ada paslon yang diusung PKS yang sebetulnya kader Demokrat, Lukas Enembe. Beliau waktu itu datang dan ceritakan apa yang dialami. Secara langsung PKS tidak ada, tapi calon yang diusung ada,” kata dia sehari sebelumnya. Lukas Enembe yang dia maksud adalah Gubernur Papua yang hendak maju lagi pada Pilkada Serentak 2018 ini. (ik)