KALAMANTAHANA, Palangka Raya – Memasuki tahapan Pilkada serempak di 11 kabupaten/kota di Kalteng, Bawaslu Provinsi dan semua Panwas yang daerahnya mengadakan Pilkada, secara serentak melaksanakan deklarasi “Menolak dan melawan praktik politik uang dan politisasi SARA, dalam penyelenggaraan Pilkada”.
Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, komitmen bersama ini menjadi kunci bagi semua pemangku kepetingan untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada.
Menurut Satriadi, tantangan proses demokrasi di Indonesia semakin lama semakin dinamis. Tantangan tersebut bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkada yang berintegritas. Bawaslu memiliki komitmen dan tanggungjawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat.
Ia menambahkan, aspek penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi adalah bagian penting dimana semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnyanya kualitas Pilkada. Di antara hambatan kualitas Pilkada adalah Politik Uang dan Politisasi SARA.
“Politik uang menjadi musuh kita bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Politisasi SARA berpotensi menganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia. Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada Pilkada sebelumnya dan juga pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014,” ujarnya di Palangkaraya, Selasa (13/2/2018).
Praktik bagi-bagi uang maupun barang, seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang.
Sedangkan kerawanan aspek politik identitas didominasi oleh tingginya kerawanan pada indikator substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media, adanya hubungan kekerabatan antara calon, dan substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media. “Menyikapi hal tersebut, Bawaslu Kalteng mengajak semua komponen masyarakat untuk tolak dan lawan Politik Uang dan Politisasi SARA,” sebutnya.(ss)
Discussion about this post