KALAMANTHANA, Jakarta – Satu babak kasus dugaan suap yang dilakukan sejumlah petinggi perusahaan sawit PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) tuntas. Terdakwa pelaku penyuapan divonis rata 1 tahun 8 bulan oleh majelis hakim. Bagamanakah kasus suap terhadap anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah itu terjadi?
Saat membacakan amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, menyebutkan tujuan pemberian suap tersebut adalah agar Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD provinsi Kalteng dan Punding Ladewiq H Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Edy Rosada dan Arisavanah selaku anggota Komisi B DPRD Kalteng tidak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh kabupaten Seruyan, Kalteng, tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU), tidak memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) dan belum ada plasma yang dilakukan oleh PT BAP.
PT BAP mengelola lahan sawit seluas lebih kurang 37.401 hektar di kabupaten Seruyan, Kalteng.
Pada September 2018, ada pemberitaan media massa mengenai 7 perusahaan sawit yang diduga melakukan pencemaran di Danau Sembuluh, kabupaten Seruyan dan salah satunya adalah PT BAP. Laporan itu dibahas di Badan Musyawarah (BAMUS) dan disepakati melakukan pengawasan melalui Komisi B yang membidangi perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Komisi B lalu merencanakan kunjungan kerja ke kantor PT BAP di gedung SInar Mas Land Plaza Jakarta pada 26-29 September 2018. Saat itu Komisi B DPRD Kalteng dipimpin Muhammad Asera selaku Wakil Ketua Komisi B bertemu dengan Teguh Dudy Syamsuri Zaldi selaku perwakilan PT BAP.
Pada sela-sela pertemuan, Teguh membagikan kepada masing-masing anggota Komisi B DPRD Kalteng yang hadir sebesar Rp1 juta sedangkan staf Komisi B sebesar Rp500 ribu.
Kunjungan lapangan Komisi B DPRD Kalteng ke lokasi perkebunan PT BAP akhirnya dilakukan pada 3 Oktober 2018 bersama dinas terkait.
Dari kunjungan itu Komisi B menyimpulkan terdapat dugaan pencemaran danah Sembuluh, tidak memiliki HGU, tidak memiliki izin IPPH walau PT BAP telah beroperasi dari tahun 2006 dan belum pernah ada plasma, kesimpulan tersebut disampaikan Komisi B kepada media massa sehinga menjadi berita utama di provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam kunjungan itu, Teguh memerintahkan seorang stafnya untuk memberi uang Rp20 juta sebagai uang saktu bagi tim yang datang, tapi pemberian itu ditolak Borak Milton dan menyampaikan kepada Teguh bahwa Komisi B tidak bisa menerima uang tersebut dan meminta disiapkan dokumen terkait perizinan sebagai bahan RDP Komisi B.
Pada pertemuan 17 Oktober 2018 di ruang Komisi B antara Teguh, Borak, Punding, Edy Rosada dan Arisavanah, Punding meminta Rp300 juta agar Komisi B meluruskan berita di media massa terkait temuannya. Borak Milton lalu memutuskan agar anggota Komisi B mendapat Rp20 juta untuk 12 orang anggota komisi sehingga total permintaan sebesar Rp240 juta.
Menanggapi permintaan tersebut Edy Saputra melaporkan kepada Komisaris Utama PT BAP sekaligus Direktur Utama PT SMART Tbk Jo Daud Dharsono yang lalu menyampaikan menyetujui pemberian uang kepada Komisi B DPRD Kateng asal ada jaminan tertulis dari Komisi B. Namun Borak tidak dapat memberikan jaminan tertulis melainkan hanya menjamin RDP tidak dilaksanakan.
Uang Rp240 juta itu lalu dikeluarkan dengan memo internal “biaya perjalanan dinas Teguh Dudy Syamsuri Zaldy”. Pada 26 Oktober 2018, Rp240 juta diambil bagian “treasury” dengan kata sandi “Alquran” telah tersedia dan akan diambil Tirra Anastasia Kemur.
Uang diserahkan Tirra kepada anggota komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah di pusat nasi bakar Food Court Sarnah Jakarta Pusat dan saat serah terima itu Tirra, Edy Rosada dan Arisavanah diamankan petugas KPK. (ik)
Discussion about this post