KALAMANTHANA, Jakarta – Calon ibu kota baru Republik Indonesia kian mengerucut. Presiden Joko Widodo menyebut kandidatnya tinggal dua: Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah.
Pernyataan Jokowi itu dia sampaikan dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Senin (19/8) lalu. “Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah,” ujarnya seperti dilansir tempo.co, hari ini.
Jokowi belum menyebutkan siapa di antara kedua provinsi itu yang akan ditetapkan sebagai ibu kota baru pengganti Jakarta. Menurutnya, keputusan soal itu akan dikeluarkan setelah pemerintah merampungkan kajian.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan kandidat ibu kota telah diseleksi, dari lima bakal menjadi tiga bakal. Ketiganya berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Jokowi mengatakan kajian tentang penetapan sudah dilakukan sejak lama. Adapun hasil kajian terhadap lokasi ibu kota akan diumumkan pada Agustus ini. “Kalau dua kajian sudah rampung, jreeet sudah,” ujarnya.
Menurut Jokowi, ada banyak pertimbangan pemerintah mengerucutkan lokasi calon ibu kota ke dua provinsi. Pertimbangan itu meliputi persoalan sosial-politik, kebencanaan, sumber air, pertahanan keamanan, dan demografinya.
Dalam menentukan provinsi bakal ibu kota, Jokowi meminta tim pengkaji mempertimbangkan dengan matang, khususnya daya tampung terhadap jumlah penduduk. “Saya sudah minta berhitung betul-betul kota ini mau ditarget maksimal penduduk berapa, sehingga betul-betul kotanya itu terkendali,” ujarnya.
Jokowi memastikan ibu kota sebagai pusat pemerintahan akan terpisah dengan kawasan kota yang berkonsentrasi pada sektor bisnis.
Niat Jokowi memindahkan ibu kota telah ia utarakan secara resmi dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus lalu. Kala itu Jokowi telah meminta izin kepada DPR, MPR, DPD, dan masyarakat.
Kalimantan Tengah sendiri mengajukan poros Gunung Mas-Palangka Raya-Katingan sebagai calon ibu kota baru dengan sebagian besar lokasinya berada di Gunung Mas. Sedangkan Kalimantan Timur sebelumnya mengajukan Samboja dengan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto serta Penajam Paser Utara. Belakangan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan Tahura Bukit Soeharto tak jadi pilihan karena merupakan kawasan hutan lindung. (ik)
Discussion about this post