Bupati Pulang Pisau Minta Industri Perkebunan Tekan Karhutla

KALAMANTHANA, Pulang Pisau – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kabupaten Pulang Pisau yang kerap terjadi pada musim kemarau mendapat perhatian serius Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo

Untuk menghasilkan optimalisasi penekanan terhadap meluasnya karhutla yang akan datang, Bupati Pulpis berharap dukungan dan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

“Penanganan dan pencegahan karhutla perlu dukungan semua pihak. Bukan hanya dari pemerintah saja termasuk juga Industri Perkebunan yang beroprasional di wilayah Pulpis,” tegas Edy.

Dalam upaya menekan terjadinya karhutla di wilayahnya, bupati juga meminta kepada para pelaku kepentingan dalam hal ini industri perkebunan dan pelaku usaha lainnya untuk bisa mengambil peran.

“Kami juga berharap para pelaku industri ini agar bisa membantu melakukan pengamanan dan pembinaan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan dalam upaya melakukan upaya pencegahan karhutla,” pintanya.

Edy mengharapkan dukungan semua pihak dalam mengatasi pencegahan karhutla.

Menurutnya, upaya yang selalu di lakukan yakni bagaimana memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat di desa.

“Dengan cara bukan hanya memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya secara langsung di terima, begitu di laksanakan habis. Tetapi bagaimana bisa memberikan dukungan terhadap stimulan-stimulan,” ungkapnya.

Sementara itu dalam Rapat koordinasi teknis penanganan karhutla Pulpis 2021 secara virtual, Senin (12/4) kemaren, Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif mengungkapkan, tata kelola gambut dan lingkungan di kabupaten Pulang Pisau tidak hanya mendapat perhatian nasional, namun juga di tingkat internasional.

“Terlebih ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut menjadi perhatian serius semua pihak. Saya senang, hotspot Pulpis berkurang,” kata Laode.

Oleh karena itu, lanjutnya, upaya-upaya mencegah kebakaran hutan harus dapat di lakukan dengan baik. Karena upaya pemadaman karhutla itu adalah satu upaya yang sudah terlambat.

Mantan Wakil Ketua KPK RI itu berharap, luas lahan gambut di Kalteng sekitar 2,7 juta hektare dan sekitar 11,7 persen berada di kabupaten Pulpis dapat di jaga.

“Kami menghargai upaya pemerintah pusat melalui instruksi sangat jelas oleh presiden maupun Menteri LHK bahkan gubernur dan dan bupati sehingga terjadinya penurunan insiden karhutla yang sebelumnya setiap tahun selalu menyusahkan kita yang akibatnya sampai luar negeri,” ucapnya.

Laode mengungkapkan, lembaga kemitraan sebelumnya fokus pada isu-isu tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sejarahnya kemitraan ikut membantu pendirian KPU, KPK membantu Ombudsman, tata kelola Kemendagri khususnya tahap awal upaya desentralisasi otonomi daerah.

Sekarang, pihaknya telah melebarkan sayap dan masuk ke isu-isu perubahan iklim, kegiatan sosial dan isu-isu pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan.

“Oleh karena itu, Kemitraan bekerja sama dengan KLHK, BRGM dan tentunya juga dengan pemerintah daerah untuk masalah isu lingkungan,” tutupnya.(app)