KALAMANTHANA, Sampit – Kesejahteraan petani kelapa sawit menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di tengah besarnya potensi industri perkebunan di daerah tersebut. Kepastian harga Tandan Buah Segar (TBS) yang layak dan sesuai ketentuan dinilai penting agar masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari perkebunan rakyat turut merasakan manfaat pertumbuhan sektor sawit.
Anggota Komisi II DPRD Kotim, Zainuddin, mengatakan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat. Tidak sedikit keluarga di Kotim yang mengandalkan hasil kebun sawit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membiayai keberlangsungan usaha perkebunannya.
Karena itu, perkembangan harga TBS perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, keberhasilan industri perkebunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya produksi, luas lahan, maupun perkembangan perusahaan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat ekonominya dirasakan oleh petani.
"Petani jangan hanya menjadi pihak yang menghasilkan bahan baku, tetapi juga harus mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari berkembangnya industri kelapa sawit di daerah kita. Kesejahteraan petani harus menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor perkebunan," ujarnya, Jum'at (20/11/2026).
Ia menjelaskan, perubahan harga TBS berkaitan dengan sejumlah komponen, seperti harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), harga inti sawit atau kernel, serta komponen perhitungan lainnya. Oleh sebab itu, harga pembelian yang diterima petani harus mengacu pada ketentuan pemerintah dan dilaksanakan secara transparan.
Hal ini penting mengingat petani juga harus menanggung berbagai biaya produksi. Mulai dari pembelian pupuk, perawatan tanaman, upah tenaga kerja, biaya panen hingga transportasi untuk mengangkut hasil kebun ke pabrik. Jika harga jual tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, pendapatan petani tentu akan terpengaruh dan berdampak pada kemampuan mereka merawat kebun.
Atas kondisi tersebut, DPRD Kotim mendorong pemerintah daerah memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap mekanisme pembelian TBS di lapangan. Zainuddin memahami bahwa penetapan harga pembelian TBS pekebun mitra merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui dinas yang membidangi perkebunan. Namun, pemerintah kabupaten tetap memiliki peran penting dalam memantau pelaksanaan di lapangan dan memfasilitasi penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia berharap dinas terkait tidak hanya menunggu laporan atau keluhan petani, tetapi juga aktif melakukan pemantauan secara berkala. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan harga yang dibayarkan sesuai ketentuan, proses penimbangan berjalan terbuka, potongan memiliki dasar yang jelas, serta pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
"Petani harus mendapatkan kepastian bahwa harga yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Begitu juga dengan mekanisme penimbangan dan potongan-potongan yang diberlakukan, semuanya harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat," tegasnya,
Selain pengawasan pemerintah, penguatan posisi tawar petani juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Zainuddin menilai koperasi dan kelompok tani memiliki peran strategis dalam membantu petani menghadapi dinamika pasar serta membangun hubungan kemitraan dengan perusahaan.
Melalui koperasi yang aktif dan dikelola secara profesional, petani dapat lebih mudah memperoleh informasi harga, mengatur pemasaran hasil panen, serta membuka peluang kerja sama yang memberikan kepastian usaha. Dengan demikian, petani tidak harus menghadapi berbagai persoalan perkebunan secara sendiri-sendiri.
Di sisi lain, ia mengingatkan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit agar menjalankan kemitraan secara terbuka dan saling menguntungkan. Perusahaan diharapkan tidak hanya memperhatikan kualitas dan ketersediaan bahan baku, tetapi juga memberikan kepastian harga, kejelasan penimbangan, serta pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.
Menurutnya, hubungan antara perusahaan dan petani harus dibangun atas dasar saling membutuhkan. Perusahaan memerlukan pasokan TBS untuk menjaga keberlangsungan produksi, sementara petani membutuhkan kepastian pasar dan harga yang layak untuk mempertahankan usaha perkebunannya.
Apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, DPRD Kotim siap mendorong komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan dinas terkait, perusahaan, koperasi, serta perwakilan petani.
Melalui forum tersebut, setiap persoalan dapat disampaikan secara langsung sehingga pihak-pihak terkait memiliki kesempatan memberikan penjelasan dan mencari jalan keluar bersama.
"Perusahaan tentu memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya, tetapi petani juga memiliki hak mendapatkan harga yang layak atas hasil perkebunan yang mereka produksi. Keduanya saling membutuhkan, sehingga kemitraan harus dibangun atas dasar keterbukaan, keadilan, dan saling menguntungkan," jelasnya.
Lebih jauh, Zainuddin berharap pemerintah daerah terus meningkatkan pendampingan kepada petani, terutama dalam penguatan koperasi, akses sarana dan prasarana perkebunan, serta penyelesaian persoalan kemitraan. Sementara itu, perusahaan diharapkan konsisten menjalankan komitmennya kepada masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
Ia juga mengajak para petani untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas kebun melalui perawatan tanaman, pemupukan yang tepat, pengelolaan kebun yang baik, serta memperhatikan tingkat kematangan buah saat panen.
Menurutnya, sinergi pemerintah, perusahaan, koperasi, dan petani menjadi kunci agar perkembangan perkebunan sawit memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Pertumbuhan investasi dan perusahaan harus berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja.
DPRD Kotim, lanjutnya, akan terus mendorong agar kepentingan petani mendapat perhatian dalam pembangunan sektor perkebunan. Besarnya potensi sawit di Kotim harus menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menjadi ukuran pertumbuhan industri.
"Jangan sampai daerah kita memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang begitu besar, tetapi masyarakat petaninya belum merasakan manfaat ekonomi secara maksimal. Kami ingin petani sawit di Kotim mendapatkan perhatian serius dan menjadi bagian yang ikut menikmati pertumbuhan industri perkebunan, bukan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri," pungkasnya. (Su).