Fraksi Golkar DPRD Kotim Tekankan Kewajiban Perusahaan terhadap Masyarakat Sekitar

Penulis: Redaksi  •  Minggu, 22 November 2026 | 13:17:59 WIB
Anggota DPRD Kotim, Abdul Kadir.

KALAMANTHANA, Sampit  – Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, maupun sektor usaha lainnya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasional, termasuk melalui pemenuhan kewajiban plasma dan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotim, Abdul Kadir, menilai pelaksanaan kewajiban perusahaan tersebut sejauh ini masih belum maksimal. Padahal, keberadaan investasi di daerah semestinya turut membuka peluang peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar kawasan usaha.

Menurutnya, masyarakat lokal jangan sampai hanya menjadi penonton di tengah berkembangnya aktivitas ekonomi perusahaan. Mereka juga harus memperoleh kesempatan untuk merasakan manfaat dari sumber daya dan potensi ekonomi yang dikelola di wilayahnya.

"Kalau saya melihat secara umum, pelaksanaan plasma maupun CSR perusahaan masih belum maksimal. Perusahaan, baik perkebunan sawit, pertambangan maupun usaha lainnya, jangan melupakan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasionalnya. Harus ada kepedulian untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat," ujarnya, Minggu (22/11/2026).

Abdul Kadir menjelaskan, program plasma menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan perkebunan. Sebab, tidak semua warga mempunyai kemampuan modal, sumber daya, maupun akses untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

Melalui pola kemitraan tersebut, perusahaan diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berkembang dan memiliki sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan. Karena itu, kewajiban memfasilitasi plasma harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mendorong penguatan regulasi mengenai plasma. Menurutnya, keberadaan peraturan daerah diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat agar tidak terabaikan.

Di sisi lain, Abdul Kadir menegaskan bahwa pengawasan terhadap perusahaan juga menjadi bagian dari tanggung jawab anggota DPRD. Dengan pembagian lima daerah pemilihan di Kotim, setiap anggota dewan memiliki kewajiban memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing.

Perjuangan tersebut, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur. Pembangunan manusia juga harus menjadi perhatian, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat.

Apabila terdapat perusahaan perkebunan maupun pertambangan yang beroperasi di suatu daerah pemilihan, anggota DPRD di wilayah tersebut diharapkan ikut memperhatikan hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar.

"Setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab memperjuangkan daerah pemilihannya. Jadi bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusianya. Kalau ada perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, minimal perusahaan itu harus bisa mengayomi desa-desa di sekitarnya. Masyarakat jangan sampai dilupakan," tegasnya.

Selain persoalan plasma, ia turut menyoroti pelaksanaan CSR yang dinilai masih membutuhkan kejelasan, terutama terkait penyaluran dan penerima manfaat. Menurutnya, program tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan secara transparan agar kontribusinya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pemerintah daerah perlu mengetahui program yang dijalankan perusahaan, termasuk siapa saja penerima manfaat dan wilayah yang menjadi sasaran kegiatan. Keterbukaan tersebut penting untuk mencegah penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran maupun tumpang tindih dengan program lainnya.

Dalam hal ini, kepala desa memiliki posisi strategis karena paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya. Pendataan dari pemerintah desa dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan prioritas sekaligus memastikan warga yang berhak memperoleh manfaat tidak terlewatkan.

"Harus transparan. Pemerintah perlu mengetahui siapa masyarakat yang menerima manfaat, karena yang seharusnya mendapatkan manfaat itu adalah warga di sekitar wilayah perusahaan. Peran kepala desa sangat penting untuk melakukan pendataan dan mengetahui kondisi masyarakatnya secara langsung," jelasnya.

Abdul Kadir menilai sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, DPRD, dan perusahaan perlu terus diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan plasma maupun CSR dapat lebih terarah dan tidak sekadar menjadi kewajiban administratif perusahaan.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ekonomi masyarakat saat ini semakin besar. Kebutuhan hidup dan harga barang terus meningkat, sementara kesempatan memperoleh penghasilan tidak selalu mudah. Keterbatasan modal, akses, serta kemampuan sumber daya manusia masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.

Karena itu, pemerintah daerah harus hadir melalui berbagai kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dukungan tidak cukup hanya melalui bantuan sesaat, tetapi perlu diwujudkan dalam program yang mampu membuka kesempatan dan memperkuat kemandirian warga.

Menurutnya, pemenuhan kewajiban plasma dan CSR dapat berjalan beriringan dengan peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Perusahaan pun diharapkan mengambil bagian dalam mendukung pembangunan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sosial tempat mereka menjalankan usaha.

"Faktanya, sekarang kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan harga barang juga terus naik. Sementara masyarakat tidak selalu mudah mendapatkan penghasilan. Di sinilah pemerintah harus hadir melalui berbagai langkah, termasuk plasma, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perusahaan juga harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya," pungkasnya.

Abdul Kadir berharap, ke depan pelaksanaan kewajiban perusahaan di Kotim semakin jelas, terbuka, dan memberikan manfaat nyata. Dengan demikian, pertumbuhan investasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga desa-desa di sekitar kawasan usaha turut merasakan dampak positif pembangunan daerah. (su)
 

Reporter: Redaksi
Back to top