KALAMANTHANA, Tamiang Layang – Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia (Aspekindo) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, memprotes dan mempermasalahkan kapasitas Kamar Dagan dan Industri (Kadin) setempat yang dia tuding mengkoordinir serta membagi-bagi paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Barito Timur kepada rekanan.
“Kami bingung, apa sebenarnya kapasitas Kadin? Kok bisa mengkoordinir pembagian 90 paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur kepada rekanan di daerah itu? Apa memang aturannya begitu,” tegas Agustinus, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Aspekindo Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang, Jumat (9/9/2016)
Dikatakan Agus, pembagian paket proyek penunjukan langsung (PL) sebanyak 90 paket tersebut dilakukan Kadin kepada rekanan terasa aneh. Sebab, sepanjang pengalamannya sebagai ketua asosiasi maupun rekanan pemerintah, belum pernah terjadi hal demikian.
Karena pembagian paket proyek penunjukan langsung (PL) di Dinas PU Kabupaten Barito Timur diduga dilakukan Kadin secara sepihak tanpa melibatkan para ketua asosiasi, banyak anggota Aspekindo dan asosiasi yang lain juga tidak mendapat pekerjaan. Padahal mereka adalah rekanan aktif serta belum pernah terkenan sanksi black list. “Yang dapat paket proyek yang besar dan banyak adalah para rekanan yang ada hubungan dengan pejabat di PU dan dengan pengurus Kadin,” ucapnya.
Agustinus menyebutkan, ketika pihaknya menanyakan hal tersebut kepada pengurus Kadin, mereka melempar permasalahan ini ke Dinas PU. Sebaliknya, jika ditanyakan ke Dinas PU, disuruh koordinasi dengan Kadin. “Kami bingung, apa sesungguhnya yang terjadi,” katanya.
Ketua Kadin Barito Timur, Saitoni, ketika hendak dikonfirmasi, masih belum bisa dihubungi. Telepon selulernya tidak aktif, pesan pendek yang dikirim pun belum berbalas. “Dia di lokasi proyek dan sangat sulit dihubungi,” kata seorang rekat dekatnya.
Sementara Kepala Dinas PU Kabupaten Barito Timur belum bersedia dikonfirmasi. Seorang stafnya menyebut, itu urusan asosiasi, bukan Dinas PU. (tin)